Dampak Pemekaran Nagari Kuranji Hulu Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging dalam Meningkatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Abstract
Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah penyediaan layanan. Pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau warganya dikenal dengan pelayanan publik. Hak atas pelayanan pemerintah yang berkualitas dijamin bagi semua warga negara. Karena peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu tujuan otonomi daerah, maka penulisan artikel ini berupaya Untuk mengetahui apa dampaknya terhadap pemekaran nagari peningkatan pelayanan publik kepada apa dampak yang dirasakan dari pemekaran nagari terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat nagari Batu Gadang. Nagari Batu Gadang merupakan Nagari Kuranji Hulu yang terdapat di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, wawancara serta tinjauan pustaka.
Berdasarkan temuan studi ini, peningkatan pelayanan publik di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu terjadi sebagai akibat pemekaran dan peningkatan ini lebih besar dibandingkan sebelum pemekaran. Dengan kata lain, cita-cita setiap nagari yang menginginkan pelayanan bermutu telah terwujud dengan berkembangnya Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Amika, A. W. N., & Riorini, S. V. (2023). Pengaruh Transparansi Green Attributes Terhadap Perilaku Kewarganegaraan Hijau. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 2268–2281. https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25699
Angela, V. F. (2023). Strategi Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Konservasi Alam Danau Tahai. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 984–993.
Arifah, R., Afrizal, & Mutiara, V. I. (2019). Faktor Penyebab Pemekaran Nagari: Studi Kasus Nagari Koto Tinggi Maek Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal JISPOL, IX(II), 135-152
Beni, Mulia. Dkk. (2020). Dampak Pemekaran Nagari dalam meningkatkan pelayanan publik Kepada Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 3 Nomor 1.
Chalid, Pheni (2005). Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Hartoyo, R., & Sulistyowati, S. (2023). The Role Of The Legal Aid Post Is In Providing Legal Assistance To Disadvantaged People In Order To Obtain Justice In The Courts Of The Holy Land. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 1599–1611. https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25236
Henley, D.Davidson S.J(2007). Introduction: Radical Conservatism the Protean Politics ofAdat.In J.S. Davidson &D.Henley (Eds.), The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adatfromcolonialism to indigenism (pp.1-49).Oxon: Routledge.
Jumadi, J. (2023). Revitalisasi Nilai Budaya Suku Cerekang Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(2), 815–821. https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24919
Kato,T.(1982). Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia. Ithaca: Cornel University Press.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2023 Tentang Pengertian Pelayanan Umum.
Kurniawan, Agung (2005), Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: pembaharuan
Kurniawan, Boby. (2023). Pemekaran jorong dan pengaruhnya terhadap hubungan sosial masyarakat. Journal of Education, Cultural and Politics. Volume 3 No 1 2023 e-ISSN: 2798 – 6020.
Moleong, Lexy J. (2012) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Mulia, B., Ritonga, S., & Nasution, I. (2021). Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat. Jurnal JIPIKOM, III(I), 12-18.
Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 2(4),3517-3532
Rizal, A., & Susilahati, S. (2023). Implementation of the Jakarta Elderly Card Program in Meeting the Basic Needs of the Elderly. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 6(2), 596–605. https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.31545
Silalahi, R, Thamrin, & Matondang, A. (2019). Pengaruh Tingkat Persepsi Masyarakat Kecamatan Dolok Silau terhadap Realisasi Rencana Pemekaran di Kabupaten Simalungun. PERSPEKTIF, 8 (2): 39-44.
Supriyanto, Eko (2001). Operasionalisasi Pelayanan Prima. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
W.J.S Poerwadarminta, (2005). Kamus besar Bahasa Indonesia.
DOI: https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.28861
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah indexed by
___________________________________________________________
JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
E-ISSN 2614-3658
P-ISSN 2964-7231
Published by History Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala in collaboration with "Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se- Indonesia"
W :https://jim.unsyiah.ac.id/sejarah
E : jimsejarah@usk.ac.id
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0