Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis dalam Menangani Pasien Covid 19 di Wilayah Puskesmas Sedan

Arif Rahman Hakim

Abstract


Berbicara perlindungan hukum tentunya tidak bisa dilepaskan dari hak dan kewajiban, termasuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, “tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non doktrinal/yuridis empiris/sosiologis, yaitu menghasilkan suatu kumpulan data yang bersifat kualitatif. Sejak bulan April 2020 yaitu munculnya pandemi Covid-19 di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sampai Periode bulan Juni - Juli 2021 mengalami lonjakan kasus yang cukup bermakna. Bersmaan secara nasional di Indonesia puncak tertinggi temuan kasus per hari tercatat pada tanggal 15 Juli 2021 yaitu sebesar 56.757 kasus terkonfirmasi dan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan secara perlahan mengalami penurunan sampai kondisi saat ini. Perspeksi kebijakan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam menangani pandemi Covid-19 di Kecamatan Sedan atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja diketahui belum optimal, terutama masalah waktu kerja dan sarana medis sehingga banyak tenaga medis yang terpapar Covid-19 bahkan meninggal dunia.


Keywords


Perlindungan Hukum, Covid 19, Tenaga Medis.

Full Text:

PDF

References


Barranco, R., & Ventura, F. (2020). Covid-19 and infection in health-care workers: An emerging problem. Medico-Legal Journal, 88(2). https://doi.org/10.1177/0025817220923694

Glosarium. (2018). Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,. http://tesishukum.com.

Gunarsa, S. M. (2019). Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah. Undang: Jurnal Hukum, 2(1). https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.95-117

Hadjon, F. M. (2007). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi). Peradaban.

Handayani, O. (2020). Implementation of Prudential Principles in the Use of Disinfectants as an Effort to Prevent Covid-19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems. Journal of Morality and Legal Culture, 1(1). https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.46496

Hasanah, Y., Dai, R. M., & Sari, D. S. (2020). Implementasi Kebijakan Fungsi Puskesmas Selama Selatan Kabupaten Bandung. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi; Sosial; Humaniora dan Kebijakan Publik, 3(4).

Herniati, Ingratubun, M. H., & Kusnanto. (2021). TANGGUNG JAWAB PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK MEDIK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS DOKTER DI RUAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA. Jurnal Ius Publicum, 2(2). https://doi.org/10.55551/jip.v2i2.13

Irfan, I. M. (2000). Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Karjoko, L., Handayani, I. G. A. K. R., & Jaelani, A. K. (2020). The Problems of Controlling the Transparency of the Financial Budget Use of Corona Virus 19. Journal of Morality and Legal Culture, 1(2). https://doi.org/10.20961/jmail.v1i2.46569

Mardiyatmi, R. D. (2020). Implementasi Uu Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Di Kota …. Dinamika Hukum, 9(1).

Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. (2019). Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta. Jurnal Borneo Administrator, 15(2).

Pujiningsih, S. (2020). Policy Polemic for Covid 19 and Efforts to Handling Information Technology. Journal of Morality and Legal Culture, 1(2). https://doi.org/10.20961/jmail.v1i2.46521

Ridwan, A. (2015). … Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)(Studi di …. Jurnal Pembaharuan Hukum.

Sadjijono. (2008). Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Laksbang, Yogyakarta.

Santoso, A. P. A., Aryono, A., Prakoso, A. P., Faruk, U., & Lestari, T. I. (2022). KAJIAN YURIDIS TINDAKAN CIRCUMSISI OLEH PERAWAT PADA PRAKTIK KEPERAWATAN MANDIRI (STUDI KABUPATEN SIDOARJO). JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(2). https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2816

Sukendar, Y. (2019). Pengaruh Penggunaan Handphone di Kalangan Remaja Katolik Terhadap Komunikasi Keluarga di Stasi Santo Paulus Seberaya Paroki Santa Perawan Maria Diangkat Ke Surga Kabanjahe. 76–80.




DOI: https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26769

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah indexed by

sinta_logodoaj_logoDimensions_logoCROSSREF_logoROAD_logoPKP_Index_logoGoogle_Scholar_logogaruda_logoonesearch_logoBASE_logoWordcat_logo

___________________________________________________________
JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah

E-ISSN 2614-3658
P-ISSN 2964-7231

Published by History Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala in collaboration with "Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se- Indonesia"
W :https://jim.unsyiah.ac.id/sejarah
E : jimsejarah@usk.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0