Digitalisasi Tandatangan Elektronik pada Akta Notaris

Selva Omiyani*, Suprapto Suprapto, Saprudin Saprudin

Abstract


Penelitian ini menganalisis kepastian hukum tanda tangan yang berbasis elektronik ketika diterapkan pada akta yang berkekuatan hukum dan pembuktian yang autentik, dibuat oleh notaris dan untuk memberikan peraturan perundang-undangan yang akan datang untuk konsep cybernotary yang diterapkan oleh notaris di Indonesia. Penelitian Hukum Normatif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan Pertama, tandatangan elektronik di Indonesia belum dapat diterapkan karena terkendala dengan kewajiban dari Jabatan Notaris yang ada pada Pasal 16 UUJN. Namun pada penjelasannya tersebut memberi peluang diterapkannya cyber notary di Indonesia. Adapun kelebihan tandatangan elektronik jika diterapkan yaitu waktu yang lebih efesien, kekuatan hukumnya sama dengan tandatangan konvensional atau tandatangan basah, identitas terjamin, hemat biaya pengeluaran dan eco friendly. Kedua, cybernotary untuk saat ini dapat diterapkan terbatas hanya pada waarmerking dan legalisasi karena keduanya merupakan surat bawah tangan yang disahkan notaris sehingga tidak akan terdegradasi. Selain itu, Salinan akta dapat diterapkan karena Salinan akta hanya memerlukan tandatangan notaris sehingga dapat ditandatangani menggunakan tandatangan elektronik. Untuk formulasi kedepan mengenai hukum positif yang berlaku yaitu merevisi Pasal 16 UUJN dan merevisi Pasal 5 UU ITE.


Keywords


Digitalisasi, Tandatangan Elektronik, Akta Notaris.

Full Text:

PDF

References


Anwary, Ichsan, (2023), Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22

Anwary, Ichsan, (2022), The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227

Anwary, Ichsan, (2023), Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182

Anwary, Ichsan, (2022), Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323

Antrian, Qiwii Aplikasi. “Layanan Online dari Pemerintah, Sudah Tahu?” Diakses 4 Mei (2023). https://qiwii.id/layanan-online-dari-pemerintah/.

Commission, European. “Shaping Europe’s Digital Future: Discover EIDAS,” 17 Mei 2023. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/discover-eidas.

Devina, Devina. (2019). “Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris.” Tesis, Universitas Sumatera Utara.

Erliyani, Rahmida, dan Siti Rosidah Hamdan. (2020). Akta notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Perkembangan Cyber Notary. Yogyakarta: Dialektika.

Fasya, Gania. (2022). “Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi.” Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 2, no. Spesial Issues 1: 318–32. https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial.

Huijbers, Theo. (1995). Filsafat Hukum. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Hartoyo, R., & Sulistyowati, S. (2023). The Role Of The Legal Aid Post Is In Providing Legal Assistance To Disadvantaged People In Order To Obtain Justice In The Courts Of The Holy Land. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 1599–1611. https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25236

Ismail, I., Putri, R. S., Zulfadhli, Z., Mustofa, A., Musfiana, M., & Hadiyani, R. (2022). Student Motivation to Follow the Student Creativity Program. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 5(2), 351–360. https://doi.org/10.24815/jr.v5i2.27641

Legal, Klik. “Tingkatkan Mutu Layanan Online, Ditjen AHU Bahas Digital Signature Tersertifikasi.” Diakses 4 Mei 2023. https://kliklegal.com/tingkatkan-mutu-layanan-online-ditjen-ahu-bahas-digital-signature-tersertifikasi/.

Lubis, Ikhsan, Tarsisius Murwadji, Mahmul Siregar, Detania Sukarja, Robert Robert, Dedi Harianto, dan Mariane Magda Ketaren. (2022). “Comparison of Civil Law Regarding the Implementation of Cyber Notary in Countries with Common Law and Civil Law Traditions.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 10, no. 1 : 1–11. https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.981.

Makarim, Edmon. (2013). Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Mayana, Ranti Fauza, dan Tisni Santika. (2021). “Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia.” ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 4, no. 2: 244–62. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517.

Ningsih, Ayu, Faisal A. Rani, dan Adwani Adwani. (2019). “Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. : 201–28. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228.

Nurita, Emma. (2012). Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran). Bandung: Rafika Aditama.

Nurlailah, N., & Ardiansyah, H. (2022). The Influence of the School Environment on Character Form Students in PKN Lessons. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 5(2), 281–289. https://doi.org/10.24815/jr.v5i2.27347

Nurudin, Ikhyari Fatuti, dan Agus Nurudin. (2022). “Kepastian Hukum Pada RUPS yang Dilakukan Melalui Video Conference Selama Masa Pandemi.” Notarius 15, no. 2 : 785–802. https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36742.

Pahlevi, Reza. (2022). “Urgensi Mengenai Kewenangan Notaris dalam Pengesahan dan Pembukuan Tanda Tangan Elektronik.” Tesis, Universitas Airlangga.

Pattiasina, J., & Sopacua, J. (2022). The Effectiveness Of Problem Based Learning Model In Increasing Historical Learning Outcomes. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 5(2), 374–380. https://doi.org/10.24815/jr.v5i2.28808

Privy, Privy. “Kesiapan Notaris Indonesia dalam Menyongsong Cyber notary.” Diakses 4 Mei 2023. https://blog.privy.id/kesiapan-notaris-menyongsong-cyber-notary/.

Rizal, A., & Susilahati, S. (2023). Implementation of the Jakarta Elderly Card Program in Meeting the Basic Needs of the Elderly. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 6(2), 596–605. https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.31545

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (1990). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemarno, Partodihardjo. (2008). Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sulaiman, Eman, Nur Arifudin, dan Lily Triyana. (2020). “Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata.” Risalah Hukum 16, no. 2 : 95–105. https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.207.

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A’an Efendi. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Theixar, Regina Natalie, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. (2021). “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 6, no. 01 : 1–15. https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p01.

Wijayanti, Ita. “Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Publik.” Diakses 4 Mei 2023. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-pelayanan-publik.

Faishal, Achmad, Suprapto, (2022). Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 , 223-237

Suprapto, and Faishal, Achmad, (2022). Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 , 210-222

Firdaus, Muhammad Ananta. (2018). Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1.

Firdaus, Muhammad Ananta. (2021). Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. (2022). Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin, Banua Law Review Vol 4 No 2:

Mispansyah, dan Nurunnisa, (2021). Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2.

Haiti, Diana, (2023), Access to a COVID-19 Vaccine and Prevention of Counterfeiting in Indonesian and International Health Law: A Comparative Approach, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 148-171




DOI: https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26654

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah indexed by

sinta_logodoaj_logoDimensions_logoCROSSREF_logoROAD_logoPKP_Index_logoGoogle_Scholar_logogaruda_logoonesearch_logoBASE_logoWordcat_logo

___________________________________________________________
JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah

E-ISSN 2614-3658
P-ISSN 2964-7231

Published by History Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala in collaboration with "Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se- Indonesia"
W :https://jim.unsyiah.ac.id/sejarah
E : jimsejarah@usk.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0