Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Pelaku Abortus Provokatus Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Ria Pratiwi, Ika Dewi Sartika Saimima, Dwi Atmoko*

Abstract


Cases of sexual violence against women are still a serious threat in Indonesia. Rape victims take a long time to overcome the traumatic experience, and some never return to normal as before. A further impact as a result of sexual rape is that it causes rape victims to experience unwanted pregnancies. Those pregnancies that lead to rape victims have abortions or abortion provocatus. This study aims to find out how legal protection is for rape victims who commit abortions and to analyze how long the health law should allow for an abortion according to medical criteria. This study uses normative legal research methods. This study concludes that the Health Law regarding abortion is a realistic rule based on health aspects. It's just that it is necessary to reconstruct the article on abortion regulations related to rape. Provisions which allow abortion if the gestational age is 6 (six) weeks or 40 (forty) days. Age is calculated from the first day of the last menstruation. This research uses a normative juridical method supported by the reality that exists in today's society, so that the results of this research are expected to make a positive contribution in the field of law, especially for victims of rape in order to get the justice they should.


Keywords


Abortus Provocatus, Legal Protection, Rape Victims

Full Text:

PDF

References


Adji, O. S. (1980). Peradilan bebas Negara hukum. Erlangga.

Amalia, N. (2021). Upaya Camat Dalam Mensosialisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kecamatan Medan Tuntungan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Amsori, A. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum Indonesia, 1(1), 1–9.

Chazawi, A. (2004). Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Cet. Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dhermawan, O. (2006). Perlindungan hukum pelaksanaan aborsi bagi perempuan korban perkosaan. Prambanan Agung Law Firm Advocates and Legal Consultants.

Gosita, A. (2010). Masalah korban kejahatan. BUKU DOSEN-2009.

Hotma, P. S., & Wijanarko, D. S. (2020). Dinamika Negara Hukum. Depok: Raja Grafindo Persada.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, 58(1–2), 3–27.

Mariana Situmeang, D., Panggabean, H., & Simangunsong, R. T. (2022). Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Jurnal Impresi Indonesia, 1(7), 701–710. https://doi.org/10.58344/jii.v1i7.205

Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.

Noviriska, S. H., Atmoko, M. H. D. D., & SH, M. H. (2022). HUKUM KESEHATAN. CV Literasi Nusantara Abadi.

Widiartana, G. (2009). Viktimologi: perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yanto, O., & SH, M. H. (2020). Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum. Edited By, 1.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Undang Tahun 1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 3023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Bagi Para Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan.




DOI: https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26387

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah indexed by

sinta_logodoaj_logoDimensions_logoCROSSREF_logoROAD_logoPKP_Index_logoGoogle_Scholar_logogaruda_logoonesearch_logoBASE_logoWordcat_logo

___________________________________________________________
JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah

E-ISSN 2614-3658
P-ISSN 2964-7231

Published by History Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala in collaboration with "Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se- Indonesia"
W :https://jim.unsyiah.ac.id/sejarah
E : jimsejarah@usk.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0