Tugas Komisaris Pada BUMD Perseroda Dalam Konteks Hubungan Dan Tata Kerja

Linda Rezky Fitriani*, Rachmadi Usman, Achmad Faishal

Abstract


tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan dan tata kerja antara komisaris  dengan Direksi Perseroan Daerah (Perseroda) serta fungsi tugas pengawasan yang dilakukan komisaris terhadap Direksi Perseroan Daerah (Perseroda). Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan bahan hukum yang digunakan adalah tentang Undang Undang Perusahaan Daerah, Tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan peraturan yang terkait dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pada prinsipnya struktur tata Kelola BUMD khususnya Perseroda sejalan dengan konsep Good Corporate Governance yang memisahkan secara tegas antara fungsi pengawasan dan yang diawasi Namun, dalam implementasinya belum sepenuhnya organ perusahaan (BUMD) berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, terutama dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga perlu Pengawasan Perseroda langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tugas dan fungsinya, tidak hanya sekedar pembinaan.yang kedua. Dewan Komisaris harus bertindak sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai pihak pengawas operasional perusahaan.apabila diluar kapasitas dapat dikategorikan dalam doktrin Piercing of Corporate veil. Sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pribadi baik menurut hukum pidana maupun hukum perda

Full Text:

PDF

References


Deddy Supriyadi Bratakusumah & Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, (2002.

M. Natzir Said, Perusahaan-perusahaan Pemerintah di Indonesia, Alumni, Bandung, (1985).

Yudho Taruno Muryanto, Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD,Setara Press Solo, (2017).

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dengan judul teori Umum Tentang Hukum dan Negara (bandung : Nusa Media , 2011).

Sudarsono H., “Debirokratisasi; Relevansi Dan Masalahnya,” Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi 2, no. 1 (1994): 45.

Alessio M. Pacces, Rethinking Corporate Governance The law and economics of control powers, Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017,(2012).

Teguh Kurniawan, Hambatan dan tantangan dalam mewujudkan good governance melalui penerapan E-Government, Makalah . Departemen Ilmu Administrasi UI Depok Jakarta, (2006)

Zachary Cheers, Corporate Social Responsibility Debate. A. Senior Thesis Submitted in partial fulfilment of the requirements for graduation in the Honors Program Liberty University Spring (2011).

Mas achmad daniri, Sambutan ketua komite nasional kebijakan good corporate governance dalam pedoman good corporate governance (2006).




DOI: https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25283

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah indexed by

sinta_logodoaj_logoDimensions_logoCROSSREF_logoROAD_logoPKP_Index_logoGoogle_Scholar_logogaruda_logoonesearch_logoBASE_logoWordcat_logo

___________________________________________________________
JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah

E-ISSN 2614-3658
P-ISSN 2964-7231

Published by History Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala in collaboration with "Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se- Indonesia"
W :https://jim.unsyiah.ac.id/sejarah
E : jimsejarah@usk.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0