Kebijakan Jaminan Sosial Untuk Tenaga Kerja Sektor Informal Di Kabupaten Sijunjung

Julharya Adrika*, Syamsir Syamsir, Aldri Frinaldi, Yosa Rief Dela

Abstract


Kebijakan publik yang bagus adalah kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan. Penerima kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu tertuju untuk seluruh masyarakat, namun ada juga untuk sebagian kelompok tertentu, atau sebagian kelompok masyarakat. Jaminan sosial merupakan sebuah kebijakan publik yang menjadi bagian tugas dari pemerintah, maka dari itu kebijakan tersebut harus jelas tujuannya. Jaminan sosial merupakan sebagai upaya dari negara kepada rakyatnya dalam bentuk perlindungan sosial agar terjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak. Pemerintah Kabupaten Sijunjung membuat kebijakan jaminan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal di Kabupaten Sijunjung. Tujuannya untuk memberikan rasa aman, melindungi masyarakatnya dalam menjalankan pekerjaannya dan juga untuk mencegah munculnya kemiskikan baru akibat meninggalnya tulang punggung keluarga. Pada saat ini, kabupaten sijunjung sudah mendaftarkan 14.790 orang BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD. Pemerintah Kabupaten Sijunjung kedepannya diharapkan untuk terus meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal, kebijakan jaminan sosial ini dirasakan bermanfaat oleh masyarakat dan juga mendorong masyarakat untuk ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jalur mandiri bagi yang tidak tertanggung oleh pemerintah daerah.


Full Text:

PDF

References


Arwildayanto, Dr. Arifin Suking, W. T. S. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan.

Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan publik. Medtek.

Budiman, A., Wahyuni, L. S., & Bantun, S. (2019). Perancangan Sistem Informasi Pencarian Dan Pemesanan Rumah Kos Berbasis Web (Studi Kasus: Kota Bandar Lampung). Jurnal Tekno Kompak, 13(2), 24. https://doi.org/10.33365/jtk.v13i2.356

Bupati, I. (2023). Percepatan Pembentukan Agen Penggerak Jaminan Sosial (Perisai) Tingkat Nagari di Kabupaten Sijunjung. In Instruksi Bupati Sijunjung (Issue 11).

Daftarkan Lebih dari 13.000 Pekerja, Bupati Sijunjung Raih Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan : Okezone News. (n.d.). Retrieved March 30, 2023, from https://news.okezone.com/read/2023/02/09/1/2761838/daftarkan-lebih-dari-13-000-pekerja-bupati-sijunjung-raih-penghargaan-dari-bpjs-ketenagakerjaan

Dukung Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Kabupaten Sijunjung Raih Penghargaan. (n.d.). Retrieved May 18, 2023, from https://mediaindonesia.com/nusantara/556963/dukung-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-sijunjung-raih-penghargaan

Dukung Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Kabupaten Sijunjung Raih Penghargaan. (2023, February 9). https://mediaindonesia.com/nusantara/556963/dukung-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-sijunjung-raih-penghargaan

Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, A. (2021). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2013–2015.

Fadjar Trisakti, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, & Alya Fitr. (2022). Transparansi Dan Kepentingan Umum. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(1), 29–38. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61

Fitria. (2015). Ekonomi Kuantitatif Terapan. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/d2807d5f7586e1d5d4db024a9fa5c34a.pdf

Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. Jurnal Teknik Sipil, 27(3), 283. https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10

Hayat. (2017). Manajemen Kebijakan Publik. Intrans Publishing, September 2017, 121. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan.

Pemkab Sijunjung Serahkan 1.333 kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Sektor Informal. (n.d.). Retrieved March 29, 2023, from https://sumbar.sigapnews.co.id/daerah/sn-34206/pemkab-sijunjung-serahkan-1333-kartu-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-pekerja-sektor-informal

Pencarian - KBBI Daring. (n.d.). Retrieved March 30, 2023, from https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 1–12. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96

Rusli, B. (2009). Kebijakan publik di daerah. November.

Sandagang, Y. C. (n.d.). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI BBM BAGI NELAYAN MISKIN DI DESA LABUAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

Satriawan, D., Pitoyo, A. J., & Giyarsih, S. R. (2020). Cakupan Kesehatan Universal (UHC) Pekerja Sektor Informal di Indonesia. Tataloka, 22(4), 556–572. https://doi.org/10.14710/tataloka.22.4.556-572

Satriawan, D., Pitoyo, A. J., & Giyarsih, S. R. (2021). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia. Tataloka, 23(2), 263–280. https://doi.org/10.14710/tataloka.23.2.263-280

Sekretaris Negara RI. (2004). UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jdih BPK RI, 1–45.

Siti Ummu Adillah, S. A. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. Yustisia Jurnal Hukum, 93(3), 558–580. https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3684

Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. Administrative Law and Governance Journal, 2(4), 686–696. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.686-696

Solichin, A. W. (n.d.). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi ... - Solichin Abdul Wahab - Google Buku. Retrieved March 31, 2023, from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mHorEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=implementasi+kebijakan+publik&ots=O558_1xWx6&sig=dRXCDtf72wOBq3JkWHc5wFU4Xko&redir_esc=y#v=onepage&q=implementasi kebijakan publik&f=false

Tahir, A. (2017). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Urrahmi, M., Putri, N. E., Pada, P., Kota, P., & Tahun, P. (2020). Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik ( JMIAP ). 2(2), 9–17.

UU 24 tahun. (2011). Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 138–155.

Wijaya, A. (2017). Hukum Jaminan Sosial Indonesia (M. Sari (Ed.); 1st ed., Vol. 1). Sinar Grafika.




DOI: https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24841

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah indexed by

sinta_logodoaj_logoDimensions_logoCROSSREF_logoROAD_logoPKP_Index_logoGoogle_Scholar_logogaruda_logoonesearch_logoBASE_logoWordcat_logo

___________________________________________________________
JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah

E-ISSN 2614-3658
P-ISSN 2964-7231

Published by History Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala in collaboration with "Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se- Indonesia"
W :https://jim.unsyiah.ac.id/sejarah
E : jimsejarah@usk.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0