Analisis Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.Kdi Terkait Penerbitan SKKT oleh Kepala Desa Tapunggaya di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. ANTAM Tbk

Yunita Nur Khasanah*, Rahmania Ramadhani, Sabiila Yassarhah, Yuli Febrianti

Abstract


This article analyzes the decision Number 25/G/2019/PTUN.Kdi regarding the Land Ownership Certificate issued by the Head of Tapunggaya Village over the Mining Business Permit area of PT. ANTAM Tbk. The analysis is done by reference to mining law and agrarian law. This research was organized with the aim of evaluating validity and strength of the Land Ownership Certificate and its implications for the rights of PT. ANTAM Tbk in execution mining activities in the area. This research methodology used is a normative approach with case analysis techniques. The results of the analysis in the study show that Certificate of Land Ownership issued by the Head of Tapunggaya Village does not have sufficient legal force because the area is under the Mining Business License of PT. ANTAM Tbk. The implication of this decision is that PT. ANTAM Tbk has the right to carry out mining activities in the area and this decision provides legal certainty for all related parties.

Full Text:

PDF

References


Cahyaningrum, D. (2014). Pemberian Izin Usaha Pertambangan Oleh Bupati Walikota. Jurnal Kajian, 79(2).

Darda, S. (2013). Hukum Adminitrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara. MediaPressindo.

Neno. (2018). Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara . PT. Citra Aditya Bakti.

Ismi, H. (2014). Hak atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. Jurnal Ilmu Hukum, 4(2).

Kurniawaty, Y. (2016). Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum . Legislasi Indonesia, 13(1), 55-56.

Lutfulloh, Z. (2021). Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47(2).

Nugraha, G. (2018). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. ANTAM, Tbk. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi dan Sekretari, 2(1).

Wahyunadi. (2016). Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara. (2010). Bupati Kabupaten Konawe Utara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan. (1999). Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (1997). Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. (2020). Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. (2014). Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. (2009). Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (2009). Republik Indonesia.




DOI: https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.24756

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah indexed by

sinta_logodoaj_logoDimensions_logoCROSSREF_logoROAD_logoPKP_Index_logoGoogle_Scholar_logogaruda_logoonesearch_logoBASE_logoWordcat_logo

___________________________________________________________
JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah

E-ISSN 2614-3658
P-ISSN 2964-7231

Published by History Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala in collaboration with "Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se- Indonesia"
W :https://jim.unsyiah.ac.id/sejarah
E : jimsejarah@usk.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0