Analisa Hubungan Hukum Penyedia Barang/Kendaraan (Dealer) dengan Perusahaan Pembiayaan Apabila Terjadi Penggelapan Kendaraan oleh Konsumen

Abstract

Salah satu jaminan yang digunakan adalah perjanjian kredit adalah jaminan perorangan atau personal guarantee. Tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang diancam karena pengelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.  Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum penyedia barang/kendaraan (dealer) dengan perusahaan pembiayaan apabila terjadi penggelapan kendaraan oleh konsumen? dan bagaimana tindakan hukum yang dilakukan penyedia barang/kendaraan (dealer) dan perusahaan pembiayaan apabila terjadi penggelapan kendaraan oleh konsumen?.  Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum penyedia barang/kendaraan (dealer) dengan perusahaan pembiayaan apabila terjadi penggelapan kendaraan oleh konsumen berdasarkan pelanggaran tersebut yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tindak pidana tersebut pada umumnya dilakukan perdamaian untuk mengurangi risiko kerugian pihak PT Indomobil Finance Cabang Bandar Lampung karena apabila dilanjutkan ke proses hukum kendaraan akan disita sebagai barang buki sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Tindakan hukum yang dilakukan penyedia barang/kendaraan (dealer) dan perusahaan pembiayaan apabila terjadi penggelapan kendaraan oleh konsumen pada awalnya sewa beli adalah masalah perjanjian dalam ruang lingkup hukum perdata, tetapi permasalahan muncul dan menjadi perkara pidana karena adanya etikat tidak baik dari pembeli, dimana barang yang menjadi objek sewa beli, dijual, dialihkan atau bahkan dibawa lari dan barang sudah diganti atau ditukar. Adanya penggelapan obyek yang masih dalam kekuasaan dan milik orang lain maupun lembaga terjadi pergesaran dari hukum perdata menjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan mengenai perbuatan penggelapan dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.