Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja Yang Menikah Dengan Pekerja Dalam Satu Perusahaan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/Puu-Xv/2017)

Tazkia Tunnafsia Siregar

Abstract


Jika dua pekerja menikah di suatu perusahaan, salah satunya wajib berhenti atau bahkan dipecat, hal ini terdapat aturannya pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kesepakatan bersama. Hal itu bisa kita simpulkan pada ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Peristiwa tersebut terjadi di Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya disebut PLN), dimana salah seorang karyawan perusahaan tersebut, Yekti Kurniasih harus dipecat karena berhubungan dengan suaminya yang juga rekan kerja PLN. Pada kasus ini, Yekti dan tujuh rekannya menggugat larangan perkawinan terhadap rekan kerja yang bekerja di perusahaan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan) di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK). Dalam artikel ini metode yang digunakan adalah metode normatif yaitu dengan pengujian bahan baku dan bahan penolong. Menggunakan pendekatan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan analisis konseptual hukum. Akibat hukum pemutusan kontrak kerja karena pekerja mempunyai hubungan dengan rekan kerja pelaksana perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan khususnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.: 13/PUU- XV/2017, karyawan yang hendak menikah dengan pekerja lain dalam perusahaan yang sama dilindungi secara konstitusional, artinya perjanjian tersebut tidak mengatur tentang larangan perkawinan di perusahaan yang sama atau rekan kerja bisa menikah di perusahaan yang sama.

Full Text:

PDF

References


Abdul Khakim (2007). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

HukumOnline.com (2010). 101 Kasus dan Solusi tentang Perjanjian, Tangerang: Kataeldha

I Made Udiana. (2018). Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Bali: Udayana University Press

Nikodemus Maringan. (2015). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Vol.3 No. 2

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1994) Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Zainal Asikin, Agusfian Wahab dkk. (2012) Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada




DOI: https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24653

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah indexed by

sinta_logodoaj_logoDimensions_logoCROSSREF_logoROAD_logoPKP_Index_logoGoogle_Scholar_logogaruda_logoonesearch_logoBASE_logoWordcat_logo

___________________________________________________________
JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah

E-ISSN 2614-3658
P-ISSN 2964-7231

Published by History Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala in collaboration with "Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se- Indonesia"
W :https://jim.unsyiah.ac.id/sejarah
E : jimsejarah@usk.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0