Analisis Determinan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa

Shaleh Rahim*, Yusri Zamhuri, Sri Undai Nurbayani

Abstract


Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan tujuan lainnya dari kebijakan otonomi daerah adalah mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, mendorong dalam memberdayakan masyarakatnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap kualitas belanja pemerintah Kabupaten Mamasa periode 2015-2020.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas belanja pemerintah daerah Kabupaten Mamasa periode 2015-2020.

 


Keywords


Desentralisasi Fiskal, Regional Ketergantungan Keuangan, Independensi, Fkualitas Pengeluaran Pemerintah

Full Text:

PDF

References


Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.

Bahasoan, A. N., Rahmat, A., & Nurhajra, A. (2020). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI BARAT PERIODE 2015-2018. MEDIA BINA ILMIAH, 15(3), 4245-4256.

Bastian. (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Djaenuri. 2012. Hubungan Keuangan Pusat – Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.

Fidel. (2013). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education.

Ghozali, Imam. (2009). Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim Abdul dan Kusufi. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim Abdul. (2001). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

Halim Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim Abdul. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hutauruk, M.R. 2017. Akuntansi Perusahaan Jasa. Jakarta: Indeks.

Lindawati, L. (2023). Pengaruh Penggunaan RRP Dapat Meningkatkan Nilai Belajar Siswa Semester Ganjil di MIN 17 Bireuen Tahun Pelajaran 2022-2023. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(1), 33–52. https://doi.org/10.24815/jimps.v8i1.24745

Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mamesah. (1995). Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Matitaputty, J. K., & Sopacua, J. (2023). The Effectiveness of the Learning Cycle 5E Learning Model in an Effort to Improve Learning Outcomes of History. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(2), 740–747. https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.2481

Mugiyatmi, M. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Teams Games Tournaments terhadap Hasil Belajar PPKN Siswa Kelas IV SDN Pacar. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(2), 799

Munawir. (2010). Analisa Laporan Keuangan. Edisi keempat. Yogyakarta: Liberty.

Mursyidi. (2013). Akuntansi Pemerintah di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Mutia, Nila. (2009). Tesis: Usulan Rancangan Indikator Pengukuran Kinerja Service Scorecard untuk Kualitas Jasa pada Diklat Pelayanan. Jakarta.

Nurasiah, N., Amalina, S. N., & Azis, A. (2021). Pengaruh pembelajaran outdoor learning dengan strategi daring terhadap prestasi belajar Mahasiswa Pendidikan Sejarah USK Aceh. Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, 6(3), 659–667. https://doi.org/10.28926/briliant.v6i3.669

Nurasiah, N., Kusnafizal, T., Azis, A., Amalina, S. N., Zulfan, Z., & Sakdiyah, S. (2022). Registration of Geographic Indications of Alcohol Beverages from Abroad in Indonesia. Humaniora, 13(2), 145–152. https://doi.org/10.21512/humaniora.v13i2.7718

Nurasiah, N., Zulfan, Z., Sakdiyah, S., Azis, A., & Iswanto, S. (2022). Perspective on Transmigration of Javanese Population in Aceh: Reviewed from Conflicts Between Communities. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(5), 412–422. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i5.3806

Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 4 tentang Fungsi Keuangan Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 penjelasan umum tentang Penyelenggaraan fungsi pemerintahan Daerah. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2010. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2011. Kementerian Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jakarta.

Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti. VII(13). 83-112.

Sinambela, Lijan Poltak. (2012). Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran dan Implikasi. Hal. 186-187. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Uno dan Lamatenggo. (2014). Teori Kinerja dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibowo. 2011. Budaya organisasi: sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kinerja jangka panjang. Rajawali Pers, Jakarta.

Yuwono, Sony, et al. (2008). APBD dan permasalahannya. Malang: Bayumedia publishing. (http://bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00- 44-45/64-anggaran/87- pengelolaan-keuangan-daerah-dan-apbd)




DOI: https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24204

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah indexed by

sinta_logodoaj_logoDimensions_logoCROSSREF_logoROAD_logoPKP_Index_logoGoogle_Scholar_logogaruda_logoonesearch_logoBASE_logoWordcat_logo

___________________________________________________________
JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah

E-ISSN 2614-3658
P-ISSN 2964-7231

Published by History Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala in collaboration with "Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se- Indonesia"
W :https://jim.unsyiah.ac.id/sejarah
E : jimsejarah@usk.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0