TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane)
Abstract
Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ringannya putusan terhadap tindak pidana
penadahan kendaraan bermotor dan menjelaskan upaya dan kendala kepolisian dalam menaggulangi penadahan
pada kendaraan bermotor. Hasil penelitian dalam tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ini menjelaskan
bahwa putusan yang dijatuhkan ringan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kutacane. Dalam perkara Nomor
16/Pid.B/2021/PN Ktn. yang mana didakwakan dengan pidana penjara 17 hari, putusan yang dijatuhkan hakim
tersebut sangatlah ringan dibandingkan dengan putusan yang lain. Hal ini karena tuntutan yang didakwakan
Jaksa Penuntut Umum dan dilain hal perkara sudah pernah diselesaikan diluar pengadilan sehinga kedua belah
pihak sudah berdamai dan pelaku berjanji mengganti semua kerugian yang ditumbulkannya. Upaya yang dapat
dilakukan oleh penegak hukum yaitu upaya preventif melalui penyuluhan kepada masyarakat. Hambatan yang
didapatkan ialah karena kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga
masyarakat tidak melapor dan susah dimintai keterangan menjadi saksi dalam perkara penadahan kendaraan
bermotor. Disarankan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat
agar masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli sepeda motor. Penjatuhan putusan tidak disamaratakan antara
perkara satu dengan perkara yang lain karena peran dan kadar keterlibatan yang berbeda, dan Jaksa penuntut
juga harus memberikan tuntutan tidak kurang dari ancaman pidanannya agar pelaku jera dan Masyarakat merasa
adil.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Penadahan, Kendaraan Bermotor.
Abstract - This research has the objective to explain the leniency of verdicts in cases of receiving stolen motor
vehicles and to describe the efforts and challenges faced by the police in addressing the issue of receiving stolen
motor vehicles. The research results on the criminal offense of receiving stolen motor vehicles indicate that the
sentences imposed by the Kutacane District Court are relatively lenient. In case number 16/Pid.B/2021/PN Ktn.,
the defendant was sentenced to 17 days in prison, which is significantly lighter compared to other verdicts. This
leniency is attributed to the fact that the charges brought by the Public Prosecutor were relatively minor and
that the case had been resolved outside of court, with both parties having reached a settlement. The perpetrator
also agreed to compensate for all damages incurred. Law enforcement efforts that can be undertaken include
preventive measures such as public awareness campaigns. Challenges include the lack of public trust in law
enforcement, leading to fewer reports and difficulties in obtaining witness statements in cases of receiving
stolen motor vehicles. It is recommended that law enforcement authorities provide educational outreach to the
public to encourage greater caution when purchasing motorbikes. Sentences should not be uniform across
different cases due to varying roles and levels of involvement, and prosecutors should ensure that their demands
meet or exceed the minimum legal penalties to deter offenders and ensure that the public perceives justice as
being served.
Keywords: Criminal Offense, Receiving Stolen Motor Vehicles.
Full Text:
PDFReferences
Buku
Ali Muhammad, 2010, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Gedung Redaksi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781
e-mail: jimhukumpidana@unsyiah.ac.id
ISSN : 2597-6893 (ONLINE)