PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)

Triani Sari Putri, Rizanizarli Rizanizarli

Abstract


Abstrak - Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri
wajib diupayakan diversi. Namun dalam kenyataannya, penerapan diversi terhadap kasus penyalahgunaan
narkotika oleh anak masih memiliki beberapa hambatan dan masih belum dapat terlaksana dengan maksimal.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim menetapkan diversi dalam penyelesaian
tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, menjelaskan mekanisme pemberian diversi
terhadap anak, serta menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam
penerapan diversi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti umur anak, kategori tindak
pidana, syarat penetapan diversi serta hasil Litmas oleh Bapas dalam menerapkan diversi, mekanisme pemberian
diversi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, serta proses penerapannya juga masih
terdapat beberapa hambatan karena keterbatasan biaya untuk melakukan rehabilitasi mandiri, musyawarah yang
tidak berhasil, hasil kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dan upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak adalah
berkontribusi dan berkomitmen dalam memantau hasil kesepakatan diversi hingga akhir.
Kata Kunci: Anak, Diversi, Narkotika.
Abstract - Article 7 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System
states that at the level of investigation, prosecution, and examination of juvenile cases in the District Court,
diversion must be sought. But in reality, the application of diversion in cases of narcotics abuse by children still
has several obstacles and still cannot be implemented optimally. The writing of this thesis aims to explain the
judge's consideration in determining diversion in the settlement of drug abuse crimes committed by children,
explain the mechanism for providing diversion to children, and explain the obstacles and efforts made to
overcome problems in the application of diversion. This type of research is empirical juridical research with
qualitative analysis. The results of this study indicate that the Judge considers several things such as the age of
the child, the category of the crime, the conditions for determining diversion and the results of the Litmas by
Bapas in applying diversion, the mechanism for granting diversion is in accordance with Government
Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling Children who are
not yet 12 (twelve) years old, and the implementation process also still has several obstacles due to limited
funds to carry out independent rehabilitation, unsuccessful deliberations, the results of the diversion agreement
are not implemented and the efforts made by all parties are to contribute and commit to monitoring the results
of the diversion agreement until the end.
Keywords: Children, Diversion, Narcotics.


Full Text:

PDF

References


Abstrak - Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri

wajib diupayakan diversi. Namun dalam kenyataannya, penerapan diversi terhadap kasus penyalahgunaan

narkotika oleh anak masih memiliki beberapa hambatan dan masih belum dapat terlaksana dengan maksimal.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim menetapkan diversi dalam penyelesaian

tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, menjelaskan mekanisme pemberian diversi

terhadap anak, serta menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam

penerapan diversi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti umur anak, kategori tindak

pidana, syarat penetapan diversi serta hasil Litmas oleh Bapas dalam menerapkan diversi, mekanisme pemberian

diversi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, serta proses penerapannya juga masih

terdapat beberapa hambatan karena keterbatasan biaya untuk melakukan rehabilitasi mandiri, musyawarah yang

tidak berhasil, hasil kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dan upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak adalah

berkontribusi dan berkomitmen dalam memantau hasil kesepakatan diversi hingga akhir.

Kata Kunci: Anak, Diversi, Narkotika.

Abstract - Article 7 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System

states that at the level of investigation, prosecution, and examination of juvenile cases in the District Court,

diversion must be sought. But in reality, the application of diversion in cases of narcotics abuse by children still

has several obstacles and still cannot be implemented optimally. The writing of this thesis aims to explain the

judge's consideration in determining diversion in the settlement of drug abuse crimes committed by children,

explain the mechanism for providing diversion to children, and explain the obstacles and efforts made to

overcome problems in the application of diversion. This type of research is empirical juridical research with

qualitative analysis. The results of this study indicate that the Judge considers several things such as the age of

the child, the category of the crime, the conditions for determining diversion and the results of the Litmas by

Bapas in applying diversion, the mechanism for granting diversion is in accordance with Government

Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling Children who are

not yet 12 (twelve) years old, and the implementation process also still has several obstacles due to limited

funds to carry out independent rehabilitation, unsuccessful deliberations, the results of the diversion agreement

are not implemented and the efforts made by all parties are to contribute and commit to monitoring the results

of the diversion agreement until the end.

Keywords: Children, Diversion, Narcotics.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumpidana@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6893 (ONLINE)