PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu)
Abstract
Abstrak - Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasaan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dan pada
Pasal (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 tahun, yang wajib dilindungi dan dipenuhi setiap hak-haknya,namun pelaksaan tersebut masih belum
bisa diterapkan secara optimal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu. Tujuan penulisan skripsi ini
adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang berikan terhadap anak korban persetubuhan dan
upaya apa yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan perlindungan hukum
terhadap anak korban persetubuhan serta apa saja kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak
korban persetubuhan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan analisis
kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa bentuk perlindungan terhadap anak korban persetubuhan yaitu berupa
restitusi, pendampingan anak korban, pemeriksaan anak korban secara terpisah dengan pelaku, proses
persidangan dilakukan secara tertutup, memberika edukasi sejak dini mengenai kejahatan seksual, dan
menyediakan ahli psikologis terbaik. Kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban yaitu
adanya faktor hambatan pembuktian, faktor waktu kejadian karena pemeriksaan anak biasanya dilakukan dalam
jarak yang lama dengan kegjadian tersebut terjadi, kurang ahli psikologis dan hambatan dari pihak keluarga
korban.
Kata Kunci : Anak Korban, Perlindungan Hukum, Persetubuhan.
Abstract - Article 76D of Law Number 35 of 2014 as amended from Law Number 23 of 2002 concerning Child
Protection states that every person is prohibited from committing violence or threat of violence to force a child
to have sexual intercourse with him or with another person. And in Article (1) of Child Protection Law Number
35 of 2014 as an amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, defines a child as
someone who is not yet 18 years old, who must be protected and fulfilled every right, but the implementation
still cannot be applied optimally in the jurisdiction of the Meureudu District Court. The purpose of writing this
thesis is to find out how legal protection is given to child victims of sexual intercourse and what efforts are
made by investigators, public prosecutors and judges in providing legal protection to child victims of sexual
intercourse and what are the obstacles in providing legal protection to child victims of sexual intercourse. The
type of research used in this research is empirical juridical with qualitative analysis. The result of this study is
that the form of protection for child victims of sexual intercourse is in the form of restitution, assistance for
child victims, examination of child victims separately from the perpetrators, the trial process is carried out in
private, providing early education about sexual crimes, and providing the best psychological experts. The
obstacles in providing protection to child victims are evidentiary obstacles, the time factor of the incident
because the examination of children is usually carried out within a long distance from the incident, lack of
psychological experts and obstacles from the victim's family.
Keywords : Child Victim, Legal Protection, Buggery.
Full Text:
PDFReferences
Maiyestati, Metode Penelitian Hukum, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University, 2020.
Philipus M.Hadjon, Pengantar hukum Administrasi, Yogyakarta: Gajah mada University
Press, 2011.
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal
demi Pasal, Bogor: Politeia, 1998.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Makasar: Syakir Media Press, 2021.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Gedung Redaksi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781
e-mail: jimhukumpidana@unsyiah.ac.id
ISSN : 2597-6893 (ONLINE)