UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong)

Fauzi Rahman Rahman, Nursiti Nursiti

Abstract


Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang diberikan pemerinah dalam bentuk edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi soial, pendampingan psikososial dan pemberian perlindungan setiap tingkat pemeriksaan. Penulisan artikel ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, hambatan-hambatan yang terjadi dan  upaya-upaya yang dilakukan terhadap hambatan-hambatan tersebut. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dengan mewawancarai keluarga korban, unit PPA, unit P2TP2A, serta instansi terkait. Hasil penelitian berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan serta pendampingan disetiap tingkat pemeriksaan. Hambatan berupa jarak terlalu jauh, minimnya anggaran, fasilitas kurang memadai dan kurangnya sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan dengan pembentukan paralegal komunitas, membangun komitmen dengan calon legislatif, menjalin mou  dengan stakeholder dan membentuk qanun desa. Disarankan pemerintah agar meyiapkan transportasi, anggaran yang cukup dan fasilitas yang memadai untuk P2TP2A.


Full Text:

PDF

References


Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung, Refika Aditama.

Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana.

Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, kriminologi, Bandung, Cv. Pustaka Setia.

Gadis Arivia, 2005, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak, Jakarta, Found Foundation.

H.R. Abdussalam, 2007, Kriminologi, Jakarta, Restu Agung.

Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

Kansil dan Christine Kansil, 2004, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita.

Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bnadung, Refika Aditama.

Maria Alfons, 2010, Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual, Malang, Universitas Brawijaya.

Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.

Nasir Djamil, 2015, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika Offset.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana.

Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers.

Wiryono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT.Refika Aditama.

Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

Haris Akbar, “Proses Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Terhadap

Anak (Suatu Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)”, Skripsi, Banda Aceh, Universitas syiah kuala, Darussalam.

Muhammmad Alfian, “Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ustad Terhadap Anak (Suatau Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”, Skripsi, Banda Aceh, Universitas syiah kuala, Darussalam,

Syukrizal, “Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan)”, Skripsi, Banda Aceh, Universitas syiah kuala, Darussalam.

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Uandang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumpidana@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6893 (ONLINE)