Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Rifka Devial Sukma, Nurhafifah Nurhafifah

Abstract


Kelalaian (kealpaan) dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat menyebabkan orang lain mati merupakan kejahatan dan dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 mengatur dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00. Namun prakteknya Satlantas Polres Blangpidie masih menemukan kasus karena kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor roda empat menyebabkan orang lain mati. Penulisan artikel ini bertujuan menjelaskan faktor  penyebab  terjadinya kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang menyebakan orang lain mati, upaya menanggulangi kecelakaan mengemudikan kendaraan bermotor roda empat yang menyebabkan orang lain mati dan hambatan yang ditemui dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana mengendarai kendaraan bermotor roda empat menyebabkan orang lain mati. Untuk memperoleh data, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku dan Undang-undang. Sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, dengan mewawancarai responden dan informan. Faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas adalah: Fasilitas jalan yang tidak memadai, tidak ada rambu lalu lintas, human error, dibawah pengaruh narkotika, dan pelanggaran lalu lintas (pembuatan SIM ilegal/tembak). Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Blangpidie untuk menanggulangi secara preemtif, preventif dan represif dengan aktif mengadakan sosialisasi atau penyuluhan berkendara dengan baik, dan patroli rutin dan Survey Gabungan oleh Satlantas Polres blangpidie, dalam melakukan upaya penanggulangan yaitu Kendala internal (kurangnya program sosialisasi terhadap masyarakat dan kurangnya anggaran). Sedangkan Kendala eksternal yaitu (kurangnya kerjasama antara Satlantas Polres Blangpidie dengan instansi lain yang terkait dan rendahnya tingkat kesadaran hukum pengemudi). Diharapkan kepada seluruh instansi penegak hukum agar lebih maksimal dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana ini. Kepada Pemerintah terkait juga agar memperbaiki fasilitas jalan yang rusak sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan.

Full Text:

PDF

References


Buku

Adami Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajawali Pers,Jakarta.

Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta.

Bambang Poernomo, 2011. Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Edwin H. Sutherland. 1969. Azas-azas Kriminologi, Alumni Bandung.

Djoko Prakoso, 1998. Pembangunan Hukum Pidana Indonesia, Liberty, Yogyakarta

Evi Hartanti, 2009. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Indrianto Seno Aji, 2002. Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara Prof. Oemar Seno Aji & Rekan, Jakarta.

Komariah Emong Supardjadja, 2002. Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung.

Lamintang, P.A.F. 1997 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mahrus Ali, 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Ruba‟I Mascruchir. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Malang: UM PRESS.

Rusdin Pohan, 2007 Metodologi Penelitian Pendidikan, Lanarka Publisher, Yogyakarta.

Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980. Cakrawala Baru Kriminologi, Trasito, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2006. Proedur Penelitian suatu Pendekaan Praktik, Rineka Pustaka, Jakarta.

Soerjono soekanto. 1976. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung.

Soedarto, 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumpidana@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6893 (ONLINE)