Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Muhammad Kausar

Abstract


Salah satu cara untuk mengatasi risiko dalam pemberian kredit di lembaga perbankan adalah dengan memberikan jaminan.Salah satu lembaga pengikatan jaminan pada BNI Cabang Meulaboh adalah Jaminan Fidusia.Hasil penelitianpada BNI Cabang Meulaboh menunjukkan bahwa terdapat 60 objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Sedangkan Pasal 11 dan 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan dan Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya fidusia dalam buku daftar fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, menjelaskan alasan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia, dan menjelaskan akibat hukum bagi perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu permohonan kredit, analisa kredit, pemberian keputusan, perjanjian kredit, pembayaran, pembuatan akta jaminan fidusia, dan pendaftaran. Jaminan Fidusia tidak didaftarkan karena biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang relatif tinggi dan karena nilai pinjaman relatif kecil.Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan mengakibatkan perjanjian fidusia tidak lahir sehingga kreditur bukan krediturpreferent, dan sifatdroit de suite tidak berlaku bagi para pihak.

 

One way to deal with the risks involved in loan aggrement is to provide guarantees. One of the guarantees provided at BNI Branch Meulaboh, Aceh Barat is Fiduciary assignment. Research shows that there are 60 objects of fiduciary assignment are not registered. However, Articles 11 and 14 of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary assignment state that the object encumbered with a fiduciary must be registered and fiduciary born on the same date as the date noted in the register books. This study aims to explain the procedure of loan aggrement with fiduciary assignment, to explain the reasons for the non-registration of Fiduciary assignment, and to explain the legal consequences for an unregistered fiduciary agreement. This research uses qualitative method with empirical juridical approach. Data were obtained through field research and literature research. The loan agreement with Fiduciary is done in several stages, namely the loan application, the analysis of the application, the decision making process, loan agreement, payment, the making of fiduciary assignment certificate, and registration. The Fiduciary agreement is not registered due to the high cost of making fiduciary deed, and also because the loan value is relatively small. Unregistered fiduciary agreement convert the fiduciary assignment not born so that the creditor is not a preferential creditor, and the principle of droit de suite does not apply to the parties.


Keywords


Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit, Fiduciary assignment, Registered of the fiduciary assignment, Loan agreement

Full Text:

PDF

References


Ahmad Dahlan. 2015. “Definisi Sampling dan Teknik Sampling”, diakses dari http://www.eurekapendidikan.com/2015/09/defenisi-sampling-dan-teknik sampling.html, pada tanggal 4 April 2016, Pukul 23.30 WIB.

Amal Gunawan Abdul Wasir, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur pada Perjanjian dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,Skripsi (Untuk memperoleh gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia), 2013.

Anita Theresia Tjoeinata, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 3 No. 1, 2014.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Salim H. HS, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

----------, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta : Liberty Offset, 1980.

Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Bandung : P.T. Alumni, 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)