Perlindungan Terhadap Nasabah Penyimpan Saat Bank Dilikuidasi

Hayatul Izzah

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan tentang perlindungan terhadap nasabah penyimpan saat bank dilikuidasi dan menjelaskan perlindungan terhadap nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan maksud memperoleh data primer melalui buku-buku, jurnal, laporan penelitian dan website dari internet mengenai topik pembahasan. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pengaturan tentang perlindungan terhadap nasabah penyimpan saat bank dilikuidasi diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kepres No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Kepres No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban BPR, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan UU No.24 Tahun 2004 tentang LPS. Sebelum adanya LPS, perlindungan terhadap dana nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi tidak ada jaminan yang jelas dari pemerintah. Setelah ditetapkannya LPS, perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan dana lebih nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan sampai dengan nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Adapun perlindungan secara tidak langsung adalah dengan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal.Disarankan kepada pemerintah atau pihak terkait diharapkan untuk meninjau kembali peraturan yang telah ditetapkan mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan agar ketika terjadi likuidasi bank, simpanan nasabah tetap bisa ditarik secara utuh dan tidak merugikan nasabah.

 

This research aims to clarify the regulation on the protection of depositors when banks were liquidated and explain the protection of depositors in the liquidated banks. The method used normative legal research methods. While data collection is done through the study of literature with a view to obtaining primary data through books, journals, research reports and websites of the internet on the topic of discussion. Data were analysed using a qualitative approach. Based on the survey results revealed that, an agreement on the protection of depositors when the bank liquidated regulated in Law No. 10 of 1998, Presidential Decree No.26 of 1998 on Guarantee Liability on Payment of Commercial Bank, Presidential Decree No.193 of 1998 concerning Guarantee Liability on RB, Minister of Finance Decree No. 26 / KMK.017 / 1998 on Conditions and Procedures for the Implementation of Government Guarantee Obligations of Commercial Banks, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL) and Law No.24 of 2004 on LPS. Prior to the LPS, the protection of depositors funds in the bank liquidated no clear guarantees from the government. After the enactment of LPS, the legal protection given to depositors more real, either directly or indirectly. Direct protection that guarantees deposits of depositors up to par Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah). As for the indirect protection is with the resolution or Failed Bank handling. Suggested to the government or related parties are expected to review the regulations that have been set regarding the protection of depositors so that in the event of liquidation of the bank, customer deposits remain to be drawn in full and do not harm customers.


Keywords


Perlindungan, Nasabah Penyimpan, Bank Likuidasi, Protection, Depositary Customer, Liquidation Bank

Full Text:

PDF

References


Abdurrachman, A., Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Janus Sidabalok, Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Kansil, C.S.T.,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Muhammmad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Poerwadarminta, W.J.S.,Kamus Umum Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Rahmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Ruddy Tri Santoso, Mengenal Dunia Perbankan, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.

Siswanto Sutojo, Manajemen Terapan Bank, Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997.

Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia, Kamus Perbankan, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1980.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Tjipto Adinugroho, R., Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Thomas Suyatno dkk, Kelembagaan Perbaikan, Gramedia, Bandung, 1997.

Tim Redaksi, “Likuidasi_Bank”, 2016, , [diakses 14/03/ 2016].

Tim Redaksi, “Bank Gagal”, 2016, , [diakses 17/03/ 2016].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)