Studi Kasus Terhadap Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 169/PDT.P/2013/MS-BNA Tentang Pengesahan Nikah Siri

Ade Rizki Ananda, Ishak Ishak

Abstract


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam penetapan Nomor 169/Pdt.P/2013/MS-Bna melakukan pengesahan nikah siri serta menjelaskan akibat hukum yang timbul terhadap pengesahan nikah siri. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan, buku teks, jurnal dan dokumen lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan yang telahditentukan. Hasil analisis putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 169/PDT.P/2013/MS-BNA pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim ketika mengabulkan permohonan itsbat nikah yaitu untuk kemaslahatan keluarga, dan untuk melindungi kepentingan anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut. Dasar hukum yang digunakan berupa bukti-bukti surat yang diperkuat dengan fakta dalam persidangan, serta melihat ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum Syara’. Dikabulkannya itsbat nikah menimbulkan akibat hukum antara lain kejelasan status perkawinan para pemohon, para pihak dapat mengurus akta kelahiran anak sehingga status anak menjadi jelas, para pihak dan anak dapat saling mewarisi, serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Disarankan kepada masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melihat aspek hukum Islam saja, tetapi juga mempertimbangkan perundang-undangan. Pemerintah untuk lebih aktif mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan.

 

The purpose of this study is to explain about the basic consideration of Judges in Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh regarding the Provision Number169/Pdt.P/2013/Ms-Bna about the legalization of unregistered marriage and describe the legal consequences arising towards it. The data of this case study was obtained from library and field research. The library research done by studying and analyzing the statutory provisions, textbooks, journals and other documents relating to the case while field research was conducted by interviewing some informants. The result of the analysis said that the legalization of unregistered marriage based on provision Number 169/Pdt.P/2013/Ms-Bna in Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh stated that the consideration of the legalization related to Itsbat of marriage is for the benefit of family as well as to protect the interest of the born children. The legal basis used is in the form of the documentary evidence that is reinforced by the facts in the trial, as well as viewed the provisions of Article 7 Paragraph 3 Letter (e) compilation of Islamic law and also the stipulation of the syara law. Granted Itsbat of marriage may lead to several legal consequences such as the clarity of the marital status, the parties can arrange the birth certificate so that the status of children become obvious, they can inherit and get law protection bythecountry. It is suggested that in getting marriage do not only view of Islamic legal aspects, but also to consider the current applicable marriage laws in a country. Government to more actively promotes the importance of registration ofmarriages.


Keywords


penetapan; pengesahan; nikah siri; Provision; Legalization; Unregistered marriages

Full Text:

PDF

References


Ali Geno Berutu, Nikah Di Bawah Tangan Dampak Dan Solusinya, https://www. academia.edu, diakses 19 Desember 2015, pukul 13.20 WIB.

Faridl, Miftah, 150 Masalah Nikah Keluarga, Gema Insani, Jakarta, 1999.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah Siri.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kamsir Riandi Syam, Tinjauan Yuridis Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Islam, repository.unej.ac.id, diakses 20 Desember 2015, pukul 22:15 WIB.

Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab- Indonesia, Hidayakarta, Jakarta, 1989.

muhibbin-noor.walisongo.ac.id, Ijtihad Hakim Agama, diakses 21 Oktober 2015, pukul 12.00 WIB.

Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.

Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Sinar Baru, Bandung, 2010.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama.

Wardah Nuroniyah dan H. Wasman, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Teras, Yogyakarta,2011.

Zainal Abu Bakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1995.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)