PELAKSANAAN AKAD RAHN TASJILY TANAH PADA PT PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH

Abstract

Pegadaian syariah menerbitkan sebuah produk yaitu rahn tasjily tanah yang objek dari produk rahn tasjily tanah tersebut yaitu sertifikat hak milik dan hak guna bangunan atas tanah. Di mana hal ini sangat bertentangan dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1150- 1160 tentang Gadai dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan akad rahn tasjily tanah, pengaturan hak dan kewajiban rahin dan murtahin dalam akad rahn tasjily tanah, serta untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam akad rahn tasjily tanah. Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, proses pelaksanaan akad rahn tasjily tanah, melalui beberapa tahap. Pertama, rahin menyerahkan sertifikat tanahnya kepada murtahin dan melengkapi syarat administrasi yang di perlukan. Kedua, pihak pegadaian (murtahin) melakukan survei terhadap objek jaminan, dan terakhir sertifikat tanah tersebut oleh PT Pegadaian UPS Baiturrahman dibebankan dengan hak tanggungan yang dilakukan langsung oleh Notaris/PPAT di hadapan rahin, murtahin, dan beberapa orang saksi. Adapun penyelesaian wanprestasi dalam akad rahn tasjily tanah pada Pegadaian UPS Baiturrahman yaitu melalui musyawarah dan melalui Mahkamah Syar’iah.

Kata Kunci: Pegadaian, Rahn Tasjily, Tanah.