ANALISIS ADVOKASI HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN USAHA MIKRO TANPA INFORMASI LABEL DI BANDA ACEH

Irham Marangga, Sri Walny Rahayu

Abstract


Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mengatur tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai lembaga nonpemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan hakhaknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok sesuai pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. YaPKA dan YAKC merupakan LPKSM yang aktif di Banda Aceh dapat melakukan advokasi hukum untuk pemberdayaan konsumen agar mampu menjadi konsumen yang paham akan hak-haknya. Pasal 4 UUPK menyatakan hak konsumen yaitu “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa”. Namun kenyataannya saat ini di Banda Aceh terdapat produk makanan usaha mikro yang beredar mengabaikan ketentuan tentang pencantuman informasi label. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bentuk-bentuk advokasi hukum kepada konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan LPKSM terhadap peredaran produk makanan tanpa informasi label di Banda Aceh, menjelaskan faktor-faktor yang membuat pelaku usaha menjual produk tanpa informasi label dan konsumen membeli produk makanan tersebut serta menjelaskan hambatan dan tantangan LPKSM dalam praktik ketika melakukan advokasi hukum berkaitan dengan hak konsumen di Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk advokasi yang diberikan YaPKA yaitu melalui konsultasi, negosiasi, mediasi serta pendampingan di luar maupun di dalam pengadilan.YAKC selaku LPKSM yang baru dibentuk di Banda Aceh juga telah melakukan advokasi hukum kepada konsumen dan pelaku usaha. Faktor-faktor yang membuat pelaku usaha menjual produk tanpa informasi label dan konsumen membeli produk makanan tanpa informasi label mulai dari faktor kurangnya pengetahuan hukum, faktor kurangnya sosialisasi dan edukasi hingga faktor kurangnya pengawasan Disperindag Provinsi Aceh. Adapun hambatan dan tantangan yang dialami oleh YaPKA dan YAKC dalam melakukan advokasi berkaitan dengan hak-hak konsumen timbul dari faktor internal maupun eksternal

Full Text:

PDF

References


A. Buku-buku

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta:

Gramedia, 2003.

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Granit, 2010.

Sri Walny Rahayu, Teuku Ahmad Yani, dan Mukhlis, Hukum Perlindungan Konsumen:

Kebijakan dan Permasalahan UMKM Pangan di Aceh, Banda Aceh: Bandar

Publishing, 2019.

Zulfan, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

B. Skripsi dan Jurnal

Aulia Rahman Hakim, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makan dan Minuman Tanpa

Label”, Yustitiabelen, Vol. 6, No. 2, 2020.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)