PERAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN (Suatu Penelitian di Mahkamah Syari’ah Kota Banda Aceh)

Intan Barizah, Iman Jauhari

Abstract


penelitian ini menjelaskan peran pengadilan dalam melaksanakan putusan atas tuntutan hak asuh anak, upaya pengadilan dalam melaksanakan putusan atas gugatan hak asuh anak, dan gugatan dalam penyelesaian putusan sengketa hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris. Kajian ini mengintegrasikan bahan-bahan hukum yang meliputi buku teks, teori, peraturan perundang-undangan, yang merupakan data sekunder, dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan informan selama penelitian lapangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan memainkan peran yang sangat pasif dalam menegakkan putusan yang dibuat atas sengketa hak asuh anak terkait perceraian. Apabila para pihak datang kembali dan meminta agar putusan dilaksanakan, dalam hal ini dengan mengajukan permohonan eksekusi maka pengadilanlah yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan tersebut. Upaya pengadilan untuk melaksanakan putusannya tentang hak asuh anak dikenal sebagai aanmaning. Ada berbagai hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan putusan mengenai sengketa hak asuh, yang mencegahnya untuk diselesaikan. Kepada pengadilan disarankan untuk lebih proaktif lagi dalam menangani terdakwa dalam kasus hak asuh anak jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan ketentuan putusan. Sebaiknya memberikan teguran tegas kepada tergugat, terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi, agar tidak ada halangan yang menghalangi kelancaran pelaksanaan eksekusi.

Full Text:

PDF

References


Yunus, Ahyuni, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian

Hukum, Jakarta: Humanities Genius, 2020.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan

UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

(KHI).

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.

Arne Huzaimah, “Reformasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi

Putusan “Hadhanah”, Jurnal Kajian Syari’ah dan masyarakat, Vol. 18, No. 2.

Erika Ardika Prasada dan Andri Sapuan, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh

Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagug”, Jurnal Hukum UNISKI, Vol.

Nomor 1, September 2017.

Laili Lukita sari, (et.al), “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian

(Studi Kasus Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp)”, Jurnal Indonesia Law

Reform, Vol. 2 Nomor 2, Juli 2022.

Mansari, (et.al), “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim

Mahkamah Syar’iah Banda Aceh”, Gender Equality: International Journal of Child ang

Gender Studies, Vol. 4, No. 2, September 2018.

Retno Wulandari, “Hambatan dalam Proses Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak

dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 4

Nomor 2, Desember 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)