PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PEDAGANG RITEL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH)

Cut Layya Sandanatasha, Kadriah Kadriah

Abstract


– Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan klausula baku yang diberlakukan pedagang ritel di Kota Banda Aceh, faktor penyebab pelaku usaha menerapkan klausula baku pada pedagang di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam penerapan klausula baku. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula baku oleh para pelaku usaha yang menjual barang pecah belah di Kota Banda Aceh ada pada ketentuan UUPK. Sebagaimana ketentuan klausula baku dalam UUPK, setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Akan tetapi pelaku usaha wajib menjamin mutu barang yang dijualnya demi tercapainya keadilan bagi konsumen yang membelinya terlepas dari adanya klausula baku yang berlaku, selama barang tersebut tidak rusak karena konsumen, maka masih menjadi tanggungjawab pembeli untuk memberikan ganti rugi atas barang. Disarankan kepada Pelaku Usaha untuk selalu menerapkan itikad baik sebagaimana yang seharusnya agar tidak menyalahi peraturan perundang- undangan yang mana mencantum klausula baku yang menyangkut hak para konsumen. Selanjutnya Pemerintah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana kewajibannya pada Pasal 52 (c) yang berbunyi “Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku”, agar selalu menjalankan kewajibannya agar tercapainya keadilan bagi para konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Bagi konsumen untuk selalu berhati-hati dalam transaksi jual beli.

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:

Raja Grafindo Persada.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Garfika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk wetboek (“BW”).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)