EKSISTENSI KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Nur Fajri, Rismawati Rismawati

Abstract


Abstrak - Penelitian dilakukan untuk menjelaskan kriteria perjanjian yang dikategorikan sebagai kartel berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dasar pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menggunakan pendekatan rule of reason pada pembuktian kartel dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan suatu perjanjian termasuk dalam kategori perjanjian kartel. Hasil penelitian  diketahui bahwa kriteria suatu perjanjian yang dikategorikan sebagai kartel adalah perjanjian yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dasar pertimbangan KPPU menggunakan pendekatan rule of reason ialah rumusan Pasal 11. Namun penggunaan pendekatan per se illegal pada pembuktian kartel dianggap lebih ideal oleh KPPU. Mahkamah Agung sebagai judex yuris dalam menetapkan suatu perjanjian sebagai perjanjian kartel dengan mempertimbangkan dan memeriksa penerapan hukum yang digunakan oleh KPPU serta pemenuhan unsur terhadap Pasal 11 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999. Disarankan perlu dilakukannya amandemen terhadap Pasal 11 dan 42 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 agar terciptanya regulasi kartel yang komprehensif, rinci dan akan lebih efisien dengan menggunakan pendekatan per se illegal serta eksistensi dari bukti tidak langsung (indirect evidence) sehingga lebih memberikan kepastian hukum dalam pembuktian perkara kartel di Indonesia.

Kata Kunci: Eksistensi, Kartel, Perjanjian yang Dilarang, Monopoli. 


Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Andi Fahmi Lubis, (et.al.), 2009, Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks,

Jakarta.

Fitrah Akbar Citrawan, 2017, Hukum Persaingan Usaha (Penerapan Rule of Reason dalam Penanganan Praktik Kartel), Yogyakarta: Suluh Media.

Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Depok: Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusa Media.

Jurnal Hukum

Fatria Hikmatiar Al Qindy, 2018, “Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009)”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 1, Nomor 1.

Suhaimi, 2018, “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif”, Jurnal YUSTITIA Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Volume 19, No.2.

Udin Silalahi & Isabella Cynthia Edgina, 2017, “Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)”, Jurnal Yudisial, Volume 10.

Udin Silalahi, Isabella Cynthia Edgina, 2017, “Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia

Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Kajian Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010 dan Nomor 08/KPPU-I/2014 serta Putusan Nomor 294 K/PDT.SUS/2012 dan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016”, Jurnal Yudisial, Volume 10, No.3.

Yuniar Hayu Wintansari, 2020, “Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia”, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Zulfi Diane Zaini, 2012, “Prespektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, Volume XXVIII, No. 2.

Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel

Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung Putusan Nomor 294 K/PDT.SUS/2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)