TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HAKIM PENGAWAS DALAM KEPAILITAN DAN PKPU

Intan Humaira, Muhammad Insa Ansari

Abstract


Abstrak - Penelitian dilakukan untuk menjelaskan kedudukan dan kewenangan Hakim Pengawas, hambatan
Hakim Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dan upaya Hakim Pengawas dalam mengatasi hambatan dalam
mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan
kedudukan dan kewenangan Hakim Pengawas ketika mengawasi kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan
kepailitan dan PKPU. Kedudukan Hakim Pengawas dengan kurator bersifat kolegial, artinya mereka bekerja
sama dalam penanganan perkara pailit atau PKPU. Adapun hambatan yang ditemukan Hakim Pengawas yaitu
debitor pailit tidak kooperatif, debitor pailit menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit, dan
kreditor yang beriktikad buruk, yang menggunakan kepalitan sebagai alat untuk menagih pembayaran utang.
Adapun upaya dalam mengatasi hambatan yaitu melakukan pengajuan permohon pailit yang dilakukan sendiri
kepada personal atau corporate guarantee, melakukan penilaian kembali terhadap aset yang tidak ada
peminatnya dan menunggu hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum
tersebut. Disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan revisi terhadap UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk mempertegas kedudukan Hakim Pengawas
menyangkut hak, kewajiban serta wewenangnya dalam mengawasi kurator dan pengurus, Hakim Pengawas
perlu diberikan pelatihan keahlian terus menerus agar mampu melaksanakan tugasnya dalam mengawasi kurator
serta pengurus, dan Pengadilan Niaga dapat mengunggah penetapan hakim pengawas dalam perkara kepailitan
dan PKPU supaya dapat diakses dengan mudah oleh para mahasiswa.
Kata Kunci: Hakim Pengawas, Kepailitan, PKPU.

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media

Publishing.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.

Susanti Adi Nugroho, 2020, Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta

Penerapan Hukumnya, Jakarta: Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku

Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)