TANGGUNG JAWAB PT. TELKOMSEL ATAS KERUGIAN PELANGGAN AKIBAT TINDAKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYEBARAN INFORMASI YANG MENYESATKAN (Suatu Tinjauan Menurut Pasal 1365 KUH Perdata)

Fajriatul Tivani Haridhy, Mustakim Mustakim

Abstract


Abstrak - Pasal 1365 ayat (1) KUH Perdata menentukan seseorang yang menimbulkan kerugian pada pihak lain harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya itu, (2) bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga oleh kelalaiannya. Dan juga diatur dalam pasal 68 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi. Demikian halnya perusahaan Telkomsel dalam memberikan pelayanan harus memberikan perlindungan terhadap pelanggan yang dirugikan. Dalam kenyataannya banyak pelanggan Telkomsel yang dirugikan tidak ada perlindungan hukum dari pihak Telkomsel.  Penelitian bertujuan menjelaskan faktor-faktor yang mengakibatkan pihak ke 3 (tiga) dapat mengakses informasi pribadi pelanggan Telkomsel, menjelaskan bentuk kerugian yang dialami oleh pelanggan akibat penyebaran informasi yang menyesatkan, menjelaskan upaya perlindungan yang harus diberikan oleh PT. Telkomsel terhadap pelanggan yang mengalami kerugian. Data diperoleh melalui kepustakaan, peraturan perundangan-undangan serta penelitian lapangan dengan mewawancarai informan dan respoden. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mengakibatkan pihak ketiga dapat mengakses informasi pelanggan yaitu; persyaratan yang sangat mudah untuk jenis kartu tertentu, Telkomsel hanya mementingkan keuntungan, kurangnya pengawasan, adanya dorongan dari pihak ketiga untuk melakukan penipuan. Kerugian yang timbul berupa materil dan imateril, materil terkait dengan finansial, sedangkan kerugian imateril seperti SMS ancaman dan gangguan yang mengakibatkan terganggunya pelanggan secara psikis. Upaya perlindungan yang harus dilakukan oleh Telkomsel menerapkan persyaratan yang ketat tidak hanya untuk jenis kartu tertentu, memberikan pengawasan melakukan tindakan hukum terhadap nomor pihak ketiga yang merugian pelanggan. Disarankan Kepada Pihak Telkomsel memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada pelanggan.

Kata Kunci; Tanggung jawab, Kerugian, Tindakan, Informasi yang menyesatkan

 


Full Text:

PDF

References


A. Buku Hukum

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1980.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

, Hukum Kontrak, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Achmad Ichsan, Hukum Perdata I, Pembimbing Masa, Jakarta, 1968.

Chaidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1978.

Djoko Prokoso, Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP,Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Undang-undang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

H. Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Nasution, A.Z, Hukum dan Konsumen, Alumni, Bandung, 1995.

Salim HS, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Satrio, J, Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-undang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Shidarta, Hukum Perlindungan KonsumenIndonesia, PT. Grasindo, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung , 1982.

Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Widjaja Gunawan & Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Pembimbing Masa, Jakarta, 1989.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, perlindungan Konsumen Indonesia Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rencana Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Buku 1, 1981.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :KM. 33 Tahun 2004, Pengawasan Kompetisi yang Sehat Dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :KM. 21 Tahun 2001, Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2007, Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi.

C. Sumber Lain

Bisnis.com, Operator Wajib Kembalikan pulsa pelanggan, diakses 18 februari 2016.

Gresnews.com, Telusuri Kerugian Konsumen Polri Bedah Hardisk Telkomsel, diakses 18 Februari 2016.

Hukumonline.com, Pulsa Terpotong Sepihak, Telkomsel Digugat, diakses 14 April 2016.

Hukumonline.com, Penipuan dan Pencurian Pulsa Resahkan Bnayak Kalangan, diakses 14 April 2016.

Hukumonline.com, Telekomunikasi dan Teknologi, diakses 14 April 2016.

Rika Lestari, Perbandingan Hokum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan di Luar Pengadilan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 2, Hlm 220.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)