TANGGUNG JAWAB PENJUAL TELEPON SELULER ATAS INFORMASI GARANSI DALAM PENJUALAN TELEPON SELULER KEPADA KONSUMEN DI KOTA BANDA ACEH

M. Rivandi, Wardah Wardah

Abstract


Berdasarkan Pasal 5ayat (1) Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika (Permendag Petunjuk Garansi) secara tegas menyatakan bahwa produsen atau importir produk telematika dan elektronika harus memiliki paling sedikit 6 (enam) pusat layanan purna jual (service center) yang berada di Kota Besar.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian informasi garansi atas produk oleh penjualtelepon seluler di Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan tanggung jawab penjualtelepon seluler yang tidak menyediakan informasi jaminan garansi dalam transaksi jual beli Telepon seluler danperanan instansi terkait dalam pengawasan layanan garansi jika terjadi suatu kerusakan produkpada Telepon seluler.Guna memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemberian informasi garansi yang dilakukan penjualtelepon seluler di Banda Aceh belum memenuhi unsur informasi garansi dikarenakan salah satu unsur tersebut adalah memberikan lokasi layanan purna jualserta jangka waktu masa berlaku garansi.Tanggung jawab pelaku usaha kepadapenjualtelepon seluler yang tidak memberikan informasi garansi kepada konsumen akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena menimbulkan kerugian kepada pihak konsumen. Peran instansi terkait penjualantelepon seluler di Kota Banda Acehadalah melakukan penyelesaian secara perdata dan mengupayakan tindakan ganti kerugian dari penjual telepon seluler kepada konsumen.Disarankan kepada penjualtelepon seluler agar lebih bertanggungjawab atas produk yang di perjualkan dan lebih telitidalammemenuhi hak-hak konsumen terkait dengan penjualan telepon seluler serta saran kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha telepon seluler terutama kepada penjualtelepon seluler yang tidak menyediakan layanan informasi garansi.

Full Text:

PDF

References


Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2011.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Prenada Media, Jakarta, 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)