PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

Rizkina Mewahni, Mustakim Mustakim

Abstract


Abstrak  -  Pelaksanaan  pengangkatan  anak  diatur  dalam  “Undang-UndangNomor  35Tahun2014”  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor23  Tahun2002  Tentang  PerlindunganAnak  Jo  PeraturanPemerintah Republik  Indonesia  “Nomor  54Tahun2007  Tentg  Pelksanaan  PengangktanAnak.  Penelitian  inibertujuan  utuk megetahui  prosedur  pengagkatan  anakdalam  masyarakat  adat  di  Kecamatan  Bukit  Kabupaten  Bener  Meriah, faktor  penyebab  masyarakat  melakukn  pengagkatan  anak  tanpapenetapan  pengadilan,  serta  akibat  hokum terhadap  anak  angkat  yang  tidak  ditetapkan  oleh  pengadilan.Jenis  penelitian  yng  digunakanadalah  penelitian yuridisempiris. Peelitian inidilakukan degan cara mecockn bahan-bahan hukum (yng merupakan datasekunder) dngan  dataa  primere  yag  diperolehdari  penelitian  lapangan  yakni  dari  hasil  wawancara.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan atas adat kebiasaan yang timbul pada masyarakat sesuaidenganPsal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor “54 Tahun2007” Tentang  Pengangkatan  Anak,  namun  tidak  melalui  penetapan  pengadilan.  Disarankan  agar  peraturan  yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki sanksi mengenai akibat hokum apabila orang tua angkat mendaftarkan anak  angkat  sesuai  nama  mereka  bukan  nama  orang  tua  kandung  anak  angkat,  dan  juga  pemerintah  harus melakukan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  mengenai  peraturan  pengangkatan  anak  yang  harus  dihadiri  oleh seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut dan pendaftaran akta kelahiran beserta Kartu Keluarga (KK) anak tersebut harus sesuai dengan rekomendasi bidan setempat Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Pengangkatan Anak  Abstract– The adoption of child is regulated in Act Number 35of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Goverment Regulation of the Republic of Indonesia Number  54  of    2007  concerning  Implementation  of  Adoption  of  Children.  This  study  aims  to  determine  the procedure for adoption of children in indigenous communities in the Bukit District of Bener Meriah , the factors that cause people to adopt children without a court ruling, and the legal consequences of adopted children who are not determined by the court. The type of research used is empirical juridical research. This research was conducted by combining legalmaterials (whichare secondarydata) withprimary dataobtained from fieldresearch namelyfrom the resultsof interviews. Thresults of the study showed that adoption of children carried out by the community based on customs that arise in the community in accordance with Article 19 Republic of Indonesia Government  Regulation  Number  54  Year  2007  Concerning  Appointment  of  Children,  but  not  through a  court ruling.  It  is  recommended  that  regulations  made  by  the  government  must  have  sanctions  regarding  the consequences  of  law  if  foster  parents  register  adopted  children  according  to  their  names  not  the  names  of adopted  parents'  biological  parents,  and  also  the  government  should  conduct  socialization  to  the  community regarding  the  adoption  regulations  for  children  to  be  attended  by  all  people  who  in  the  village  and  the registration  of  the  birth  certificate  along  with  the  child's  Family  Card  (KK)  must  be  in  accordance  with  the recommendation of the local midwife Keywords: Legal Protection, Adoption of Children

Full Text:

PDF

References


Alam Andi Syamsu dan Fajarto, Hukm Pengakatan Anak PrespektifIslam, Jakarta : Kencana PrenadaMediaGrup, 2008

Ansarian, Husain, Struktur Keluarga Islam, Jakarta : Intermasa, 2000

Bagas Puwarto, “HukumPerlindungan danPengangkatan Anakdi IIndonesia”, Bandung : Salemba, 2008

Desrita Mirza, “Hak Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan StatblaadNomor 129 Tahun 1917 dalam Mewujudkan Keadilan”, Skripsi, BandaAceh: Universitas Syiah Kuala, 2014

DessyBalaati, Prosedurr Dan Penetapaan AnakAngkat Di Indonesiia, LexPrivatum, Vol.I,No.1, Januuari-Mret 2014 [diakses pada hari Minggu,15Desember2019, Pukul 11.00 WIB]

Hadikusuma Hilma, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Alumni, 1991.

Hadikusuma Hilma, “Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Handayani Fitri, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan danAkibat Hukumnya (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam dan HukumPositif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)”, Skripsi, BandaAceh : Universitas Syiah Kuala, 2017

Ikbar Yanuar,Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:PT. Refika Adimata, 2012.

Muhajir, “ Kedududkan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum WarisIslam”, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016 PandikaRuslin, Hukum PengangkatanAnak, Jkarta: SinarGrafika, 2012

Putri pratiwi ika, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”,

Peraturan Pemerintah Nomor54 Tahun 200 Tentang PelaksanaanPengangkatanAnak

Peraturn MenterSosial Nomor: 110/HUK/2009 TentangPersyaratan PengangkatanAnak

Saroong Hammid, Hukum Islamdan Sisstem Pegangkatan Anak diIndonesia, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Sayap Ibu

Undang-Undang “Nomor 35Tahun2014 Tetang Perbahan Undang–UndangNomor 23Tahun 2002Tentang PerlindunganAnak


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)