KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI

Yanuar Panji Indra, Syamsul Bahri

Abstract


Abstrak- Artikel ini membahas mengenai kedudukan harta perkawinan akibat pembatalan perkawinan poligami. Metode yang dipakai adalah metode yuridis normatif yang bertujuan mendeskripsikan peran harta pernikahan akibat pembatalan pernikahan poligami. Informasi sekunder merupakan bahan yang membagikan uraian bahan hukum primer, komentar para ahli, serta jurnal-jurnal ilmiah yang terdapat hubungannya dengan masalah pembatalan pernikahan poligami. Hasil penelitian yang dilakukan, apabila terjadi pembatalan pernikahan maka kedudukan harta pernikahan dapat di bagi dua atau di bagi sama rata. Hal tersebut dapat di lihat dalam kompilasi hukum islam pasal 97. Kemudian kedudukan harta perkawinan akibat pembatalan perkawina poligami menurut fiqh, Harta bersama tidak di akui dalam Islam, dalam Islam lebih mementingkan pembagian harta antara suami dan istri.Tetapi selaku kewajiban, suami berhak membagikan sebagian harta kepada istrinya dalam wujud nafkah dan juga dalam islam ada namanya harta mut’ah yaitu harta yang diberikan oleh suami setelah menceraikan isrtrinya.

Kata Kunci : perkawinan, harta, poligami

Full Text:

PDF

References


Arifah S. Maspeke,2017,”kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqih dan hukum positif Indonesia serta praktek putusan pengadilan agama”,penelitian hukum, semarang : universitas kebangsaan Indonesia. (http://repository. unissula.ac.id/9555/)

Amir Hamzah,2020, Metode Penelitian Kepustakaan”,literasi nusantara: Malang.

Arif zunaidi, 2018,”kedudukan harta bersama perkawinan poligami”jurnal sekolah tinggi agama islam negeri, Vol. II No. 2, jawa timur : institute agama islam negeri Kediri, Juni 2018

Abu Malik Kamal,2016,”fiqh sunnah lin nisa’”, pustaka khazanah wa’id : Jawa Barat.

Bustaman Usman, 2017,”poligami menurut perspektif fiqh”, 17:277 jurnal hukum keluarga dan hukum islam,Vol.1 No. 1, aceh : universitas islam negeri ar-raniry banda aceh, (jurnal.ar-raniry.ac.id)

Evi Djuniarti, 2017,”hukum harta bersama ditinjai dari perspektif undang-undang perkawinan dan KUH perdata”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Indonesia : badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia kementrian hukum dan hak asasi manusi Desember.

Etty Rochaeti, 2013,”Analisis yuridis tentang harta bersama dalam perkawinan menurut pandangan hukum islam dan hukum positif”, jurnal wawasan hukum, Vol. 28 No. 1, jawa barat : sekolah tinggu hukum bandung, Februari.

Faisal, 2017,”pembatalan perkawinan dan pencegahannya”, Al-Qadha jurnal hukum islam dan perundang-undangan Vol. 4 No. 1, aceh : institute agama islam negeri langsa Tahun. (http://journal. iainlangsa. ac. id/index. php/ qadha/ article/view/173)

Ishaq,2017,”metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi”,bandung: alfabeta cv.

Jamaluddin, Nanda Amalia,”buku ajar hukum perkawinan”, lhokseumawe:unimal press

Khairul Abror,2020,”hukum perkawinan dan perceraian”,Yogyakarta:bening pustaka.

Jumni Nelli,2017,”Analisi tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, riau : universitas islam negeri sultan syarif hidayatullah.

Wati Rahmi Ria,2017,”hukum keluarga islam”, Bandar Lampung:Gunung Pesagi.

Zaini, iman Jauhari, Mujibussalim,2013,”pembagian harta perkawinan poligami dalam konteks hukum nasional (studi kasus di makkamah syar’iyah janthoe)”, jurnal ilmu hukum pasca sarjana universitas syiah kuala, Volume 1, No. 4,aceh : universitas syiah kuala Darussalam.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)