ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)

Mohamad Iqbal Riskiawan, Rismawati Rismawati

Abstract


Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan asas kepastian hukum di dalam penerapan suatu peraturan yang berlaku, dalam hal ini terkait pendaftaran akta pendirian CV. Kemudian juga menjelaskan peraturan yang seharusnya menjadi dasar hukum untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pendaftaran akta pendirian CV dari sudut pandang normatif. Hasil pada penelitian diketahui bahwa, berdasarkan Pasal 5 huruf (c) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka tidak ada kepastian hukum pada peraturan pendaftaran akta pendirian CV, sebab ada perbedaan hierarki antara KUHD dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Dari sudut pandangan normatif, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, seharusnya Pasal 23 KUHD adalah peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pendaftaran akta pendirian CV, karena KUHD memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Menteri. Disarankan kepada pihak pemerintah untuk melakukan crosscheck terkait peraturan yang akan dibuat. Agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan sehingga dapat menimbulkan ketidak kepastian hukum, serta disarankan agar membuat suatu Undang-Undang terkait pendaftaran akta pendirian CV. Kata Kunci: Asas Kepastian Hukum, Pendaftaran, Akta Pendirian, Commanditaire Vennootschap

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Bayu Dwi Anggono, 2020, Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press.

Ilham Yuli Isdayanto, 2017, Rekonstruksi Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta:

UII Press Yogyakarta.

Kansil, C.S.T, 2018, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai

Pustaka.

Made Pasek Diantha, I, 2006, Metodologi Penilitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori

Hukum, Jakarta: Prenada Media.

Jurnal

Nurfaqih Irfani, 2020, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan,

Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, Jurnal

Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)