ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENATAAN JAMINAN PRODUK HALAL OLEH LPPOM MPU ACEH DIKAITKAN DENGAN DESTINASI WISATA HALAL

Rica Ardila Putri, Sri Walny Rahayu

Abstract


 

Abstrak – Pasal 10 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa pengawasan dan penataan produk halal di Aceh dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat agar terselenggaranya produk halal secara merata di Kawasan Aceh, khususnya di Banda Aceh sebagai kota destinasi wisata halal. Dalam praktiknya pengawasan dan penataan produk halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh belum maksimal, dengan ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi produk halal sehingga menimbulkan keresahan bagi konsumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan dan penataan produk halal oleh LPPOM MPU Aceh yang telah diupayakan sesuai Pasal 5-15 Qanun SPJH, namun masyarakat belum merasakan manfaatnya secara optimal, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum serta jaminan bagi masyarakat Aceh yang higienis dan baik bagi Kesehatan. Hambatan yang dialami yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk halal sehingga tidak terpenuhinya hak-hak konsumen, serta proses pengurusan sertifikasi halal yang lama dan Panjang.

Kata Kunci : Pengawasan dan Penataan, LPPOM MPU, Jaminan Produk Halal, Wisata Halal.


Full Text:

PDF

References


Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Makassar: Sah Media, 2017.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sofyan Hasan KN, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, 2014.

Sri Walny Rahayu dan Teuku Ahmad Yani, Hukum Perlindungan Konsumen: Kebijakan dan Permasalahan UMKM Pangan di Aceh, Bandar Publishing, 2019.

Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)