TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PERANGKAT ROKOK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN PURNA JUAL DI KOTA BANDA ACEH

Nurlathifah Zainur, Wardah Wardah

Abstract


Menurut  Pasal  25  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen dijelaskan  bahwa  pelaku  usaha  yang  memproduksi  barang  yang  pemanfaatannya  berkelanjutan  dalam  batas waktu sekurang–kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi  jaminan  atau  garansi  sesuai  dengan  yang  di  perjanjikan.  Namun  kenyataannya  masih  ditemukan pelanggaran oleh pelaku usaha perangkat Rokok Elektronik di Kota Banda Aceh.  Hasil penelitian pelaku usaha memberikan  tanggung  jawab berupa  pemberian  ganti  rugi perangkat  Rokok  Elektronik yang  baru.  Kurangnya kemampuan  pengetahuan  dari  lembaga  pengawas  yang  terbatas  sehingga  aturan  yang  ada  tidak  dapat dilaksanakan  sesuai  peraturan  perundang-undangan,  serta  para  pedagang  retail  di  kota  Banda  Aceh  tidak memiliki  keahlian  khusus  di  bidang  perbaikan  perangkat  elektronik.  Disarankan  kepada  pelaku  usaha  untuk dapat menyediakan suku cadang sehingga tidak harus mengirimkannya ke distributor serta Kepada Disperindag agar lebih meningkatkan pengawasan dan pemahaman terkait tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap Rokok Elektronik.

Full Text:

PDF

References


Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 119.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)