STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 756K/P.SUSBPSK/2014 TENTANG WANPRESTASI PADA PEMBELIAN MOBIL MELALUI LEASING

Fachrul Rizal Is, Yusri Yusri

Abstract


BPSK Solok telah mengadili perkara a aquo di luar ketentuan undang-undang bahwa dalam pasal 45 ayat 2. Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan bedasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Tujuan studi kasus ini adalah, untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim BPSK dalam mengadili kasus wanprestasi perjanjian leasing. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muaro dan Hakim Mahkamah Agung dalam hal kasus wanprestasi pada perjanjian leasing antara Jekki Saputra dan Zulkarnain. Dan juga untuk mengetahui serta menjelaskan pencapaian tujuan hukum dari putusan hakim Pengadilan Negeri Muaro dan Hakim Pengadilan Mahkamah Agung yang telah memenuhi azas keadilan hukum, azas kepastian hukum, dan juga azas kemanfaatan hukum dalam kasus wanprestasi antara Jekki melawan Zulkarnain yang dibahas ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara menelaah putusan Hakim BPSK Hakim Pengadilan Negeri Muaro dan Hakim Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek perkara yang bersangkutan ditambah dengan bacaan yang bersumber dari jurnal, artikel maupun dari penulusuran diberbagai media online. Hasil studi kasus menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dari BPSK Kota Solok didasarkan pada pihak Zulkarnain selaku pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance (kreditur) tidak menghadiri persidangan sebanyak dua kali, maka dianggap pihak Zulkarnain mengabulkan gugatan seluruhnya dari pihak Jekki Saputra (Debitur). Kemudian akibat hukum dari pasal yang menyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengingat dalam kasus di atas adalah tidak terpakai dan para pihak terikat terhadap isi putusan Mahkamah Agung No. 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 yang menolak permohonan kasasi dari Jekki Saputra dengan menguatkan putusan pengadilan Negeri Muaro yang membatalkan Putusan BPSK Nomor No.49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014.


Full Text:

PDF

References


Buku- buku

Ade Saptomo, Pokok-Pokok Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.

Arief Sidharta, Filsafat Ilmu Hukum,Cetakan Pertama Malang: Elektronik Pertama, Tahun 2014.

Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Edisi Revisi Kelima, Cetakan Pertama, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

Damang & Apriyanto Nusa, Asas dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bantul-Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.

Hendra Tanu Atmaja, Dinamika Hukum Perjanjian yang dikaitakan dengan Perjanjian Standar, Jakarta, 2012.

Harahap Yahya, M., Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Salim H.S., S.H., M.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Buku kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Sudikno Martokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia edisi IV, Liberty Yogyakarta, 1993.

Setiawan, Macam-Macam Putusan Hakim, PT. Karya Utama, Yogyakarta: 2009.

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) .

Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2013, W. Friedmaan, Teori & Filsafat Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.

Peraturan Perundang – Undangan

HIR (Herziene Indonesisch Reglement)

Rbg (Rechsreglement Buitengewesten)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)

RV (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 28, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Pasal 3 angka (1), Jakarta: 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 41 Ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor.

/MPP/Kep/12/2001 Berbunyi: Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan. Keputusan Menteri Keuangan No-mor 1251/KMK.013/1988

Putusan Pengadilan

Putusan BPSK Kota Solok No.49/BPSK.SLK/PTS/M/MIII-2014

Putusan Pengadilan Muaro Nomor:7/Pdt.G/2014/PN.Mrj

Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/Pdt.SUS-BPSK/2014

Skripsi, Jurnal/Internet

Eva Munira, Studi Kasus Putusan Nomor: 3228 k/Pdt/2016 Tentang Penggabungan Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Wanprestasi, Studi Kasus, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 2016.

Reza Apriadi, “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-BNA Tentang Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Wanprestasi” Studi Kasus, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 756 K/Pdt Sus-


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)