STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH NOMOR 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna DALAM KAITANNYA DENGAN PERMOHONAN PISAH TEMPAT TIDUR

Anis Setiawan, Muzakkir Abubakar

Abstract


Menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa selama berlangsungnya perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan bahaya yang ditimbulkan, pengadilan dapat memisahkan suami dan isteri untuk tidak tinggal satu rumah. Dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna penggugat telah mengajukan permohonan pisah tempat tidur, namun hakim belum mempertimbangkan permohonan tersebut karena tidak ada bukti kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan tersebut dan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfataan dalam putusan. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode studi kasus serta termasuk dalam penelitian normatif (kepustakaan) yang berfokus pada bahan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan. Metode yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan untuk memperoleh dan mempelajari data sekunder melalui rangkaian membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Putusan No. 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna kurang memberikan keadilan bagi pihak penggugat, karena putusan tersebut penggugat harus membiayai kehidupan, keperluan anak dan pendidikan secara sendiri, sedangkan penggugat tidak sanggup membiayai kehidupan anak sendirian dari segi ekonomi, disebabkan sesuai dengan asas keadilan, dan kemanfaatan dalam  hukum. Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah No. 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna, seharusnya hakim dapat mempertimbangkan dengan baik bukti-bukti pernyataan para pihak sebagai alat bukti yang sah, mempertimbangkan pemenuhan pemohonan pisah tempat tidur. Penggugat dan Tergugat harus bersama-sama memberikan biaya pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka, sehingga bagi pasangan suami istri yang mengalami perkara perceraian di tahap pengadilan, diharuskan untuk menjelaskan kronologi dan faktor terjadinya permasalahan dalam rumah tangganya agar hakim dapat memberikan putusan secara adil dan berdasarkan aturan hukum.


Full Text:

PDF

References


Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta.

Gatot Supramono, 2007, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta.

Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, 2011, Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Laura A. King, 2013, Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif, Salemba Humanika, Jakarta.

Nur, Rasaid, M, 1996, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Retnowulan Sutantio, 2009, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.

Soebekti, 1992, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2013, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atmaka, Yogyakarta.

Yahya Harahap, M, 2007, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Skripsi, dan Jurnal.

Arifin Ali Mustofa, Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian, Skripsi, IAIN Surakarta, 2017.

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Skripsi, Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

Wantu dkk, Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, Gorontalo, Vol. 12 Nomor 3, September 2012

Zahratika Zalafi Dinamika Psikologis Perempuan yang mengalami Perselingkuhan Suami , Skripsi, Yogyakarta, 2015

B. Peraturan Perundang – Undangan

HIR ( Herziene Indonesisch Reglemen )

Rbg ( Rechsregel Buitengewesten)

RV ( Reglement op de Burgelijke Rechsvordering)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No-mor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 ta-hun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kmar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pendoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

C. Website

Azhari Usman, Kasus Percerian di Banda Aceh Terus Meningkat, http://modusaceh.co/news/kasus-perceraian-di-banda-aceh-terus-meningkat/index.html

Muhammad Saleh, Tingginya Angka Perceraian di Aceh Akibat Faktor Ekonomi, https://www.acehbisnis.com/2018/09/06.

https://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)