Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pegawai Kontrak (Para Medis)

Yoan Ayu Febrian, Yusri Yusri

Abstract


Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pada kenyataannya, pegawai kontrak RSUD dr. Fauziah tidak mendapatkan perlindungan hak melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak, faktor-faktor penghambat, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pegawai kontrak untuk mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak pada RSUD dr. Fauziah tidak dilaksanakan sama sekali sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Adapun faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakan yaitu tidak adanya anggaran dana dari rumah sakit untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Tenaga Kerja. Upaya hukum yang telah ditempuh yaitu melalui musyawarah untuk mufakat (bipartit) antara pegawai kontrak dengan pihak RSUD. Disarankan kepada RSUD dr. Fauziah agar mengikutsertakan seluruh pegawai kontraknya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.


In article 99 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 13 of 2003 concerning Manpower stated that every workers/labor and their family shall entitle to obtain manpower social security. However, in fact that the contract employees at dr. Fauziah, Regional General Hospital are not acquire rights protection from The Employment Social Security Administration Body (BPJS Ketenagakerjaan) programs. This research aims to explain the social security implementation by BPJS Ketenagakerjaan against the contract employees, the resistor factors, as well as the legal efforts which are taken by contract employees to obtain social security from BPJS Ketenagakerjaan. The research method of this study is a empirical legal research method. The results of this research are the social security implementation by BPJS Ketenagakerjaan is not effectively implemented as regulated in the Manpower Law. The factors that caused the unimplemented BPJS Ketenagakerjaan programs are there is budgetless condition from hospital to pay the social security contribution fees, as well as the lack of surveillance from the Regional Office of Manpower. The taken legal efforts was from bipartite level between contract employees and Regional General Hospital stakeholders. It is advisable to Regional General Hospital dr. Fauziah  stakeholders to engage all contract employees in the BPJS Ketenagakerjaan programs.

 


Full Text:

PDF

References


Buku- buku

Aziz Suganda, dkk. Bunga Rampai, Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan di Indonesia, PT. Gading Inti Prima Anggota IKAPI, Jakarta, 2011.

Darwin Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan hak-haknya), Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Djumialdji, F.X., PerjanjianPemborongan, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Imam Soepomo, penyunting Helena poerwanto, Suliati RachmatPengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2003.

Halili Toha, Hari Pramono, Hubungan Kerja Antara majikan Dan Buruh, Cetakan Pertama Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Manulang, Sedjun H. Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia, Penebit Rineka Cipta, Jakarta, 1987.

Moch. Faisal Salam, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia, Maju Mundur, Bandung, 2009.

Satrawidjaja, Man Suparman, 2005, Bunga Rampai Hukum Dagang, PT. Alumni, Bandung.

Sapoetra Karta, dkk. 1994, Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila. Catakan IV. Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, R., Hukum Perjanjian, PT Intermassa, Jakarta, 1996.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Pustaka, Jakarta, 2006.

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permen Nakertrans) No. 24/Men/VI/2006.

Permen Nakertrans No.PER-12/MEN/VI/2007 Tentang Petunjuk Teknis.Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan No.1199/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Ssarana Kesehatan Milik Pemerintah.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen

Skripsi

Dian Andayani, ”Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada usaha swalayan di Kabupaten Aceh Besar,” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2016.

Khumsiatun, “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja (Studi pada PT Dua Kelinci Kabupaten Pati)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2017.

Sumber Lainnya

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html,diakses pada tanggal 25 November 2017 pukul 22.00.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)