Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank

Verawati Verawati, Safrina Safrina

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan dalam pemberian kredit dan akibat hukum yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan utama berupa data sekunder antara lain perjanjian kredit (Surat Pengakuan Hutang), peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan didukung oleh data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit dengan jaminan SK PNS didasarkan atas keyakinan bank bahwa debitor mampu melunasi utangnya. Dalam pemberian kredit ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tentang jaminan umum yang memberikan perlindungan dan hak kepada kreditor untuk menuntut pelunasan utang dari semua harta kekayaan debitor karena seluruh kekayaan tersebut merupakan jaminan atas segala perikatan utangnya. Disamping itu, jaminan SK tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam jaminan khusus karena tidak adanya suatu perjanjian pengikatan jaminan. Akibat hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan karena SK PNS tidak memenuhi salah satu syarat benda jaminan yaitu marketable atau dapat dinilai dengan uang dan mudah untuk dijual guna melunasi utang kredit. Disarankan kepada pembuat kebijakan untuk menetapkan suatu peraturan mengenai pembebanan jaminan SK PNS guna memberikan kepastian hukum. Disarankan kepada pihak bank untuk mensyaratkan adanya jaminan tambahan dan kepada PNS untuk dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Anton Suyatno, H.R.M. Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan. Jakarta: Kencana. 2016.

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta:Kencana. 2008.

M. Bahsan. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Sri Hartini, (et.al). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Tesis dan Jurnal

Ariyanto, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota Jayapura dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai”, Legal Plurasim. Vol. 3 No. 2, 2013.

Eva Sartika Siregar, “Analisis yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK Pegawai oleh PT.BRI (Persero) Kantor Cabang Iskandar Muda, Medan”, Tesis, Medan: Sekolah Pascasarjana USU, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Website

Lezetia Tobing, hukumonline.com, “Perbedaan Droit de Preference dan Hak Privilege” (2014), , [diakses pada 24/06/2018].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)