Permohonan Dispensasi Perkawinan Dilakukan Setelah Perkawinan Sirri

Shelvi Fazira Rizky, Darmawan Darmawan

Abstract


Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, namun penetapan dispensasi perkawinan masih banyak terdapat penyimpangan bahkan dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan secara sirri. Tujuan penelitian artikel ini untuk menjelaskan prosedur dispensasi perkawinan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur, dan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah memberi dispensasi perkawinan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur dispensasi perkawinan berupa pendaftaran disertai syarat-syarat lainnya, namun kenyataannya terdapat pihak yang melakukan dispensasi perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan secara sirri, disebabkan oleh faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa anak pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan. Disarankan kepada Mahkamah Syar’iyah lebih selektif memberikan penetapan dispensasi perkawinan.

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Adbulkarim Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Ahmad, A. Narkuto C, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009.

Bambang Prasetyo Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Libertus Jehani, Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Mitra Sejati Perempuan Indonesia, Tanya Jawab Seputar Hukum Perkawinan, Banda Aceh, 2007.

Moh.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta:Rineka Cipta, 1991.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Pustaka, 2006.

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, Cetakan Kedua, Bandung: Alfabeta, 2009.

Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Amelia, “Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Anak dan Kesehatan”, Artikel Rechtidee Jurnal Hukum , Vol 9, No 1, 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)