Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/PDT/2015 Tentang Pengakuan Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Ulfa Ulfa, Muzakkir Abubakar

Abstract


Pasal 165 HIR/285 Rbg menyatakan bahwa akta autentik dapat dijadikan bukti yang lengkap. Pasal-pasal ini menyatakan akta autentik dapat dijadikan alat bukti yang sah dan sempurna menurut hukum. Namun dalam putusan Mahkamah Agung tidak diakui akta autentik yang dibuat oleh penggugat dan pihak tergugat di hadapan Notaris sebagai alat bukti yang sah. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/Pdt/2015, alasan hakim yang membatalkan akta autentik yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 3002 K/Pdt/2015 berdasar asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/Pdt/2015 yang menyatakan akta autentik tersebut tidak sah menurut hukum adalah kurang tepat. Seharusnya akta tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah karena akta pernyataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Hakim dalam pemberian putusannya kurang memperhatikan penerapan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Disarankan agar hakim dalam memberikan putusannya dapat lebih memperhatikan kekuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sah dan memberikan putusan yang seimbang dan harmonis agar tercipta keadilan pada kedua belah pihak yang berperkara.

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Chatherine Augustine, Pertanggung Jawaban Notaris Atas Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2007.

John Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011

Ratih Tri Jayanti, Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa, Pasca Sarjana, Semarang, 2010.

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung 2009.

Riduan Syahrani, Buku Materi Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1992.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta : UI Press 2012.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN)

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Peradilan

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 14 / Pdt.G / 2014 / PN.ME

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 114 / Pdt / 2014 / PT.PLG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K / Pdt / 2015.

Jurnal

Ahmad Ali MD, “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin,” Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Jogjakarta, Edisi 1, 2012, hlm 132.

Bambang Sutiyoso, “Implementasi Gugatan Legas Standing dan Class Action Dalam Praktik Peradilan di Indonesia”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Jakarta, 2004, hlm 77

Busyro Muqaddas, ‘Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, hlm 21.

Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga” Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012

Sumber Lain

Arifin Ali Mustofa, Skripsi, “Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian”, Surakarta, IAIN, 2017.

Idthesis, Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli, diakses 24 mei 2018, Pukul 06.20 WIB

Rina Puspitasari, Skripsi: “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Otentik Sebagai Akta Pengakuan Hutang (Studi Kasus Pengadilan No : 384/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel )”, Jakarta, FHUI, 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)