Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Krim Pemutih Berbahaya

Syarifah Saffanah, Khairani Khairani

Abstract


Dalam Undang–undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf a diatur hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada Pasal 2 ayat (1) bahwa bahan kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, namun dalam kenyataannya masih ditemukan kosmetik krim pemutih berbahaya beredar di pasaran dan menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas penggunaan kosmetik krim pemutih berbahaya, upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian atas penggunaan kosmetik krim pemutih berbahaya dan peran pemerintah dalam menanggulangi beredarnya kosmetik krim pemutih berbahaya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap konsumen, masih banyak konsumen yang mengalami kerugian atas penggunaan kosmetik krim pemutih berbahaya yang dipasarkan produsen. Konsumen yang mengalami kerugian dapat melaporkan kepada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) maupun mengajukan gugatan ke pengadilan, namun tidak ada konsumen yang melapor dikarenakan ketidaktahuan adanya prosedur tersebut. Peran pemerintah dalam menanggulangi beredarnya kosmetik krim pemutih berbahaya masih sangat minim, kenyataannya kosmetik krim pemutih berbahaya masih dijual dipasaran. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada konsumen mengenai dampak dari penggunaan kosmetik krim pemutih berbahaya. Konsumen yang mengalami kerugian diharapkan dapat melapor kepada BBPOM, YaPKA maupun mengajukan gugatan ke pengadilan serta pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan secara rutin dan lebih tegas dalam pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang masih menjual kosmetik krim pemutih berbahaya.


Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen, Banjarmasin, 2008.

Adijaya Yusuf dan John W. Head, Topik Matakuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum, ELIPS, Jakarta, 1998.

Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagu Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jember, 1996.

Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta Selatan, 2008.

Irianto Aritonang, Aplikasi Statistika, Media Press Indo, Yogyakarta, 2005.

Irma Devita, Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha, Kaifa, Bandung, 2010.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2014.

Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta, Visimedia, 2011.

M.Sadar, MOH. Taufik dkk, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Akademia, Jakarta, 2002.

Nasution Az, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, Lanarka Publisber, Yogyakarta, 2007.

Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.

Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, 2004.

Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grafindo, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, 1986.

Suyud Margono, ADR & Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2000.

Syarif M.Wasitaatmadja, Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, UI Press, Jakarta, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen, Jakarta, 1981.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sumber Lainnya

Farida Zubier, “Dampak Buruk Pemutih Kulit”, , [diakses 16/04/2018]

Banjarmasin Post, “Wajah Manis Rahmatiah Gosong Gara-gara Pemutih “, 26 Desember 2014, , [diakses 09/03/2018]

Hasyim, “ BBPOM Sita Kosmetik Ilegal”, Serambi Indonesia , edisi 9 Desember 2017, http://aceh.tribunnews.com/2017/12/09/bbpom-sita-kosmetik-ilegal>, [diakses 16/04/2018]

Andi Ima Kusumawati Mardin, Analisis Kadar Merkuri (Hg) Pada Sediaan Krim Pemutih Yang Beredar Di Pasaran Kota Makassar Dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Serapan Atom, , [diakses 09/07/2018]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)