Tanggung Jawab PT.Pos Indonesia (Persero) Terhadap Pengiriman Barang Ke Luar Negeri

Lilis Nurmala Sari, Indra Kesuma Hadi

Abstract


Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan isi dari perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi dari perjanjian maka dinyatakan wanprestasi. Dalam perjanjian pengiriman barang ke luar negeri antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan pengguna jasa terdapat kerugian yang dialami oleh pengguna jasa akibat terjadinya wanprestasi, baik berupa keterlambatan, kerusakan maupun hilangnya barang yang dikirim melalui paket pos internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pengiriman barang ke luar negeri antara PT POS Indonesia (Persero) dengan penguna jasa, menjelaskan mekanisme komplain di PT POS Indonesia (Persero) akibat terjadinya keterlambatan, kerusakan, atau hilang, serta menjelaskan bentuk ganti kerugian terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pengiriman barang ke luar negeri dilakukan dengan cara mengisi AWB (Air Waybill)/nomor resi yang telah disediakan oleh pihak pos. Perjanjian dapat dikatakan terlaksana apabila barang telah sampai ke tujuan dengan selamat dan tepat pada waktunya. Mekanisme komplain akibat terjadinya keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan adalah dengan mengisi formulir pengajuan komplain yang telah disediakan pihak pos yang nanti akan di proses oleh pihak pos. Bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pengguna jasa akibat terjadinya wanprestasi yaitu dalam bentuk uang sesuai dengan yang telah disepakati. Disarankan kepada PT Pos Indonesia (Persero) hendaknya membuat peraturan yang lebih khusus mengenai pengiriman barang ke luar negeri khususnya mengenai bentuk barang apa saja yang boleh atau tidak boleh dikirim ke luar negeri. Kepada pengguna jasa agar lebih aktif untuk melaporkan apabila terjadi wanprestasi dan teliti sebelum melakukan pengiriman.


Full Text:

PDF

References


Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

-------, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2001

Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Cetakan keenam, Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2010.

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

H. Salim., Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

J. Satrio, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Komariah, SH, Msi, Edisi Revisi Hukum Perdata, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001).

Mariam Darus Badrulzaman, Kumpulan Pidato Pengukuhan. Bandung: Alumni, 1991.

Moegni Djodidjro, Perbuatan Melawan Hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1979.

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1979.

Rusdin pohan, Metodologi penelitian pendidikan, Lanarka publisher, Yogyakarta, 2007.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Pustaka, Jakarta, 2006.

Merry Tjoanda, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jurnal sasi, Vol. 4, 2010.

Puji Wahyuni “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pengiriman Paket POS Melalui PT. POS Indonesia”. Jurnal Orbit, Vol. 10, No. 1, 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)