Tanggung Jawab Dokter Pada Pelanggaran Transaksi Terapeutik Terhadap Pasien Di Kota Banda Aceh

Marisa Deva Handayani Is, Wardah Wardah

Abstract


Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 434/Men.Kes/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia, transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya. Namun pada kenyataannya masih ada hak pasien yang belum terpenuhi seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh dokter. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam pelanggaran transaksi terapeutik, untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap pasien akibat dari pelanggaran transaksi terapeutik, dan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa pada pelanggaran transaksi terapeutik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meminta pertanggungjawaban dokter tidaklah mudah, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pasien pada hak dan kewajibannya, kurangnya bukti-bukti serta akibat pelanggaran transaksi terapeutik dapat dilihat jika sudah terjadi hal yang fatal pada pasien, perlindungan hukum bagi pasien pada pelanggaran transaksi terapeutik yaitu perlindungan hukum sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dimulai pada saat transaksi dibuat hingga berakhir, penyelesaian sengketa pelanggaran transaksi terapeutik dilakukan di luar pengadilan yaitu melalui perdamaian. Disarankan kepada dokter untuk memberitahukan mengenai hak dan kewajiban pasien serta segala informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan.

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Ade Saptomo, Pokok – Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

Burhan Ashshofia, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.

Dalmy Iskandar, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien, Sinar Grafika, Jakarta,1998.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Hans Kelsen, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Konstitusi Press, Jakarta,Cetakan Kedua, 2012.

Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Jusuf Hanafiah, M dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Penerbit buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2008.

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Rajawali Press, Jakarta. 2006.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Sebuah Pengantari, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Medis.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Men.Kes/X/1983.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik, No.02.04.3.5.2504 tahun 1997 tetang pedoman hak dan kewajiban dokter, pasien dan rumah sakit.

Skripsi, Laporan penelitian, Artikel, Makalah, dan Jurnal

Anggraini Endah Kusumaningrum, “Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien”. Jurnal Ilmiah “Dunia Hukum”. Vol 1, No.1, Oktober 2016.

Armanda Dian Kinanti, Dika Arum Permatasari, Dita Clara Sinta, “Urgensi Penerapan Mekanisme Informent Consent Untuk Mencegah Tuntutan Malpraktik Dalam Perjanjian Terapeutik”. Privat Law. Vol.III, No.2, Juli-Desember 2015.

Bayu Wijarnako dan Murdiana Permata Sari, “Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien”. Desember 2014.

Dian Ety Mayasari, “Informed Consent On Therapeutic Transaction As A Protection Of Legal Relationship Between A Doctor And Patient”. Mimbar Hukum. Vol.29, No.1, Februari 2017.

Elizabeth Siregar dan Arrie Budhiartie, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik”. Majalah Hukum Forum Akademika. Vol.24, September 2013.

Nova Isha Kalo, “Tanggung Jawab Perdata Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien (Studi Kasus RSUD dr. Djoelham Binjai)”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.

Sarsintorini Putra, “Inspannings verbintenis dan Resultaats verbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Jurnal Hukum. Vol.8, No.18, Oktober 2001.

Yuliati, Kajian Yuridis Perlindungan Hukum bagi Pasien Dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Berkaitan Dengan Malpraktek, tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2005.

Yunanto, “Pertanggungjawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik”. Jurnal Law Reform. Vol.6 No.1, April 2011.

Yunanto, “Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Sumber-Sumber Lain

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h, diakses hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, Pukul 14.24 WIB.

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/., diakses hari selasa tanggal 10 Juli 2018, Pukul 14.34 WIB.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)