Penyelesaian Wanprestasi Akibat Keterlambatan Penyelesaian Pencucian Pakaian

Indah Utama Putri, Kadriah Kadriah

Abstract


Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian antara pelaku usaha pencucian pakaian (laundry) dan pengguna jasa yang telah menyepakati jangka waktu penyelesaian pencucian pakaian. Namun dalam kenyataan terdapat pelaku usaha yang tidak menepati isi perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa. Penulisan dari artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perjanjian dan penyebab terjadinya keterlambatan, kerugian yang dialami oleh pengguna jasa akibat keterlambatan tersebut, serta penyelesaian sengketa akibat keterlambatan penyelesaian pencucian pakaian yang dilakukan. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, yakni melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian yang digunakan pada jasa pencucian pakaian ini ialah perjanjian secara lisan. Penyebab terjadinya keterlambatan yang dilakukan ialah adanya pemadaman listrik, rusaknya mesin pengering, hujan terus menerus, dan orderan yang berlebihan. Kerugian yang dialami oleh pengguna jasa ini dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateril. Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pihak pelaku usaha dan pengguna jasa ialah menggunakan jalur negosisiasi. Disarankan kepada pelaku usaha dalam menghindari keterlambatan untuk dapat menyediakan mesin genset, mencari pekerja pengganti, mengkondisikan orderan yang berlebihan. Pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa tidak hanya dengan meminta maaf saja, melainkan pelaku usaha harusnya memberikan kompensasi berupa potongan harga.

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

----------, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Aritonang, Irianto., Aplikasi Statistika, Yogyakarta: Media Press Indo, 2005.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jember, 1996.

Eka Astri Maerisa, Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian, Jakarta: Visimedia, 2013.

Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbit UT, Jakarta, 2003

Nurmaningsih Amriani, Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Rusdin Pohan., Metodologi Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Lanarka Publisber, 2007.

Salim H.S, Hukum Kontrak (Teori dan Teknuk Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

----------, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Satrio, J., Hukum Perikatan Pada Umumnya, Bandung: PT. Alumni, 1999.

Sembiring, Jimmy Joses., Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta, Visimedia, 2011.

Simanjuntak, P.N.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga, Jakarta, UI Press, 1986.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002.

----------, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti dan Tjitrosoedibio, KamusHukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1985.

Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam menghadapi sengketa kini dan mendatang, Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006.

Suyud Margono, ADR & Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor:Ghalia Indonesia, 2000.

Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa

Skripsi, dan Jurnal

Doddy Arisona, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Kiloan Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skirpsi, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2016.

Kurniawan, Penggunaan Klausula Pengecualian Dalam Perjanjian Jasa Pencucian Pakaian, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2015.

Agung Wicaksono, Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Laundry Di Wilayah Yogyakarta, Sripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2016.

M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian:Suatu Landasan Dalam Perbuatan Kontrak”, Vol 26, No. 1, Jurnal Hukum, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)