TINJAUAN YURIDIS SAHAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN

Muhammad Karim, M. Adli

Abstract


Pasal 60 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Permasalahan timbul ketika tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait pengikatan saham sebagai objek jaminan kebendaan yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan sengketa bagi pihak-pihak terkait dengan pengikatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Artikel ini ingin menjelaskan tentang kedudukan saham sebagai objek jaminan kebendaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak dan kewajiban pemegang saham (debitur) serta penerima jaminan kebendaan atas saham (kreditur) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan mekanisme eksekusi saham sebagai objek jaminan kebendaan apabila pemegang Saham (debitur) melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan kebendaan atas saham (kreditur).

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Malang: Intimedia, 2015.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Kansil CST dan Christine ST Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Muhamad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2015.

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Soerjono Soekanto dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002.

Supramono, Transaksi Bisnis Saham Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, Jakarta: Kencana, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Pengadilan

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1130 K/PDT/2010 Tanggal 23 September 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)