DENDA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS KHALWAT DI KOTA BANDA ACEH

Tari Nasyiah, Teuku Muttaqin Mansur

Abstract


Pengenaan denda adat dalam penyelesaian kasus khalwat Di Banda Aceh berbeda-beda pada setiap gampong (desa). Sebagian gampong dikenakan denda berupa membayar sejumlah uang, pemotongan kambing, diusir dari gampong, dilakukan bimbingan oleh wali, dan ada juga yang dinikahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa Khalwat dan pemberian denda adat, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan Majelis Peradilan Adat dalam memberikan Sanksi Denda Adat Kepada Pelaku Khalwat di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, dengan sumber data kepustakaan dan lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan pemberian denda adat terhadap pelaku khalwat disetiap gampong pada dasarnya sama yaitu tetap melalui prosedur musyawarah bersama, namun ada beberapa hal yang berbeda, hal ini dikarenakan pertimbangan Majelis Peradilan Adat, keikhlasan para pihak (pelaku) Khalwat dan kesepakatan bersama dalam sidang adat. Pemberian denda adat pada setiap gampong mengalami hambatan  ketika pelaku khalwat tidak sanggup mebayar denda adat, tidak ada peraturan yang menjelaskan jumlah pengenaan denda secara tegas yang menyebutkan batasan minimal dan maksimal dalam pengenaan denda, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan baik sosialisasi dari Majelis Adat Aceh kepada pemangku adat di gampong-gampong maupun sosialisasi dari pemangku adat gampong untuk masyarakat. Disarankan untuk para pihak untuk menghormati mekanisme dan putusan adat yang ada pada setiap gampong, Pemerintah Aceh agar peraturan/Qanun Aceh terkait dengan definisi denda, dan pengenaan denda adat agar menyebutkan  jumlah pengenaan denda secara tegas batasan minimal dan maksimal dalam pengenaan denda adat, selanjutnya diharapkan kepada Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh untuk meningkatkan sosialisasi khusus kepada keuchik-keuchik gampong dan perangkat adat gampong mengenai permasalahan-permasalahan adat sanksi-sanksi adat khususnya pengenaan denda adat kepada pelaku khalwat, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sanksi-sanksi adat.

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Abdurrahman, “Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat”, Kanun No.50, 2010.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh,” dalam Jurnal Studia Islamika, Vol.8, No.2, Lhokseumawe, STAIN Malikussaleh, 2011

Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Cet. 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Teuku Muttaqin Mansur (et.al), “Kewenangan Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Di Aceh”, Jurnal Hukum, 1:13, 2013.

Teuku Muttaqin Mansur,”Perpekstif Qanun Peradilan Adat dalam Membangun Sistem dan Mekanisme Komunitas Aman yang Berkeadilan”, Presentasi pada kegiatan Seminar dan Lokakarya tentang Pengembangan Mekanisme Komunitas Aman yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Banda Aceh, 20 Mei 2016, 40.

Peraturan Peraturan-Undangan

Qanun Nomor 6 tahun 2014Tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Qanun Aceh Nomor9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)