Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 02/PDT. G/2004 /PN.MBO Tentang Kekuatan Sertifikat Sebagai Alat Bukti

Risqi Juanda, Muzakkir Abubakar

Abstract


Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang ketentuan Pokok-pokok Agraria menentukan bahwa  terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan  pemerintah maupun menurut ketentuan undang-undang menurut cara dan syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.Walaupun mengenai hak milik dan kepemilikan telah diatur dalam UUPA, namun dalam masyarakat tetap terjadi sengketa, khususnya yang menyangkut kepemilikian tanah milik.  Hal ini sebagaimana yang terjadi sengketa hak milik atas tanah yang termuat dalam perkara Nomor: 02/Pdt. G/2004/Pn.Mbo tentang sengketa hak milik dan kekuatan sertifikat sebagai alat bukti. Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam memutuskan perkara Nomor: 02/Pdt. G/2004/Pn.Mbo yang tidak menerima sertifikat sebagai alat bukti yang sah dan analisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam kaitannya dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan studi kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 02/Pdt. G/2004/Pn.Mbo. Data dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 02/Pdt. G/2004/Pn.Mbo adalah mengenai kekuatan sertifikat sebagai alat bukti yang sah, bahwasanya dengan bukti-bukti yang kuat diajukan oleh para penggugat dapat menyingkirkan sertifikat para tergugat di persidangan, karena alat bukti yang diajukan para terggugat tidak sekuat bukti para penggugat. Disarankan para tergugat agar lebih teliti dalam melaksanakan pembuatan suatu surat hak milik tanah yang berupa sertifikat, agar supaya tidak terjadi kekeliruan kepemilikan objek tanah dan bagi pejabat yang mengeluarkan surat atau sertifikat tanah harus lebih teliti supaya tidak terjadi kesalahan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak tergugat telah menyelesaikan sengketa di persidangan hingga selesai berdasarkan aturan hukum yang sebenarnya, selanjutnya diharapkan kepada hakim dalam memberikan putusan dapat mewujudkan tujuan hukum dan mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Full Text:

PDF

References


Arie Sukanti Hutagalung, Program Redistribusi Tanah di Indonesia (Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah Dan Kepemilikan Tanah), Rajawali, Jakarta, 1985.

Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid 2, Jambatan, Jakarta 2006.

Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya, Alumni, Bandung, 1993.

Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y.Imran, Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2001.

Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, Mundur Maju, Bandung, 2009.

Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Kencana, Surabaya, 2005.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1983.

Riduan Syahrani H, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

_____, Rangkuman Intisari Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandaung, 1991.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, UI Press, jakarta, 1984.

Soebekti,R., Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1992.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2010.

_____Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Kelima). Yogyakarta, 1999.

Taufik Makarao,Moh, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Jakarta, 2004.

Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, 2012.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negri Meulaboh Nomor : 02/Pdt. G/2004/Pn.Mbo

Website

Lalu Burhani Hari, “Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah” www.jurnal.unram.ac.id, diakses 22 maret 2016, pukul 10.00 WIB


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)