Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel

Fitri Yati, M. Jafar

Abstract


Pasal 1457 KUH Perdata menentukan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Namun demikian, dalam perjanjian jual beli meubel di Kabupaten Aceh Besar tidak semua berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena adanya penjual yang melakukan wanprestasi dan tindakan pembeli yang tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat penjual dalam perjanjian jual beli meubel dapat dilihat dari adanya kesepakatan antara penjual atau pemilik usaha meubel dengan pihak pembeli dilakukan secara lisan dan dituangkan dalam bentuk bon faktur pesanan dengan jenis dan model. Isi perjanjian berupa pemberian tanggung jawab kepada penjual selaku pengusaha meubel untuk menyelesaikan jenis meubel dan pihak pembeli bertanggung jawab atas pembayaran harga sesuai dengan kesepakatan baik dengan membayar tunai, cicilan atau membayar sekaligus pada saat penyerahan objek perjanjian. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah faktor iktikad tidak baik, faktor tidak selesainya pesanan maupun pembayaran harga yang tidak tepat waktu, faktor ekonomi dan  faktor pemahaman isi perjanjian. Akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi oleh pihak penjual, maka  akan  mendapat teguran dari pihak pembeli atau pemesan meubel dan apabila wanprestasi dilakukan oleh pembeli meubel, maka akan mendapat teguran (komplain) dari pihak penjual. Penyelesaian yang ditempuh terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli meubel adalah mengajukan somasi dan teguran kepada pihak yang wanprestasi, penyelesaian secara musyawarah dan juga pembatalan perjanjian serta penarikan objek perjanjian. Disarankan kepada para pihak agar mempelajari dan memahami bentuk dan isi perjanjian serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga terhindar dari tindakan wanprestasi dan perselisihan di kemudian hari. Disarankan kepada para pihak agar melaksanakan isi perjanjian sesuai  kesepakatan guna menghindari terjadinya wanprestasi dan sanksi moral akibat wanprestasi serta hilangnya rasa kepercayaan dalam berusaha. Disarankan kepada kedua pihak dalam perjanjian jual beli meubel  agar dalam penyelesaian masalah ataupun perselisihan lebih mengedepankan upaya musyawarah guna menghindari sengketa yang lebih rumit dikemudian hari.

Full Text:

PDF

References


Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1990.

Agus Sarjono, Hukum dan Pembangunan, No. 3 Tahun XXIV Juni 1994, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Gunawan Widjaja dkk, Jual Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 1994.

Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana, Univiversitas Indonesia, Jakarta 2004.

Subekti R., Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2008.

Tirta Amidjaya, Pokok-pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, 1997.

Wirjono Prodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, 1997.

Yahya Harahap M., Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)