Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai

Zawil Fadhli, Syamsul Bahri

Abstract


Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi menyebutkan bahwa apabila pelanggan jasa telekomunikasi diketahui menggunakan identitas tidak benar maka wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Namun kenyataannya yang terjadi di Banda Aceh masih ditemukan pelaku usaha yang melakukan registrasi tidak sesuai dengan identitas pelanggan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya registrasi kartu seluler prabayar tidak menggunakan identitas pelanggan. Metode penelitian bersifat yuridis empiris dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mengakibatkan terjadinya registrasi kartu seluler prabayar tidak menggunakan identitas pelanggan diantaranya karena selama ini kartu telah diregistrasi sendiri penjual sebelum dijual kepada pelanggan. Maka untuk itulah diharapkan agar berjalannya pengawasan untuk melindungi hak-hak konsumen oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi terhadap penjual yang tidak memberikan informasi yang benar tentang kondisi produk dengan memberikan sanksi. Selain itu, penjual dan pelanggan harus memiliki itikad baik dengan kesadaran untuk melakukan registrasi secara benar.

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Buku I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Dedi Harianto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan”, Medan: Ghalia Indonesia, 2010.

Imam Sjahputra, “Perlindungan Konsumen Dalam Tranksaksi Elektronik”, Bandung: PT Alumni Bandung, 2010.

M. Sadar, (et.al), Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta: Akademia, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Internet

Hukumonline http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5425736d3d2/aturan-hukum-pemberian-informasi-terkait-pengguna-kartu-seluler, Jumat 5 Desember 2014 [diakses 15/3/2017]

Pengertian arti definisi, pengertian hukum hudu secara harfiah. Diakses dari https://www.pengertiandefinisi.com/pengertian-hukum-hudud/ tanggal 10 desember 2016 pukul 12:19 WIB


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)