Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pomade Tanpa Izin Edar

Haiter Noventri, Rismawati Rismawati

Abstract


Pasal 10 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik menyatakan bahwa Setiap kosmetik sebelum diedarkan diwajibkan kepada produsen kosmetik tersebut untuk mendaftarkan guna mendapatkan hak izin edar. Akan tetapi di Banda Aceh peredaran pomade yang tidak memiliki hak izin edar saat ini semakin menghawatirkan, terlebih maraknya toko-toko online, tempat pangkas atau babershop, dan oulet-oulet resmi merek pomade tertentu yang menjual pomade tanpa izin edar. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen, upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang telah dirugikan oleh produk pomade tanpa izin edar serta menjelaskan bagaimana tanggung jawab dari BPOM Kota Banda Aceh terhadap beredarnya produk pomade tanpa izin edar dan yang telah merugikan pihak konsumen. Data dalam penelitian artikel ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan bentuk tanggung jawab produsen pomade tanpa izin edar terhadap konsumen yang mengalami kerugian ialah; Menganti produk dengan yang baru c) Mengembalikan uang pembelian produk pomade, Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen pomade atas pelanggaran haknya yaitu konsumen dapat memilih menggunakan jalur diluar pengadilan seperti secara lansung komplain kepada produsen  pomade dan melalui jalur pengadilan umum atau melalui BPSK. Kemudian BPOM Banda Aceh dalam tanggung jawabnya dengan menyita produk tanpa izin edar yang beredar, melakukan pembinaan terhadap produsen, melakukan Penyidakan dan pengawasan berkala membentuk program Unit Layanan Konsumen (ULK), Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE), serta kampanye KLIK. Disarankan kepada kepada pemerintah agar lebih merata dalam melakukan sosialisasi mengenai tangung jawab produsen pomade dan hak-hak konsumen. Juga disarankan kepada pihak pemerintah untuk dapat membentuk adanya BPSK di Banda Aceh. Juga kepada pihak BPOM agar dapat lebih merata dalam melakukan penyidakan terhadap semua  jenis kosmetik.

Full Text:

PDF

References


Buku

Campbell, Henry, Black’s Law Dictionary, fifth Edition, United States : West Publishing co., 1979.

Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, Cetakan keduapuluh dua, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2006

Mamudji, Sri dkk., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakaultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2000.

Miru, Ahmadi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Nasution, Az, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2006

Nugroho, Susanti Adi, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Jakarta: Kencana, 2008.

, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cet. 2, Jakarta : Diadit Media, 2002.

Shofie, Yusuf, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, cet. 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

, “Perlindungan konsumen dan instrument-instrumen hukumnya” Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi, cet. 1,, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK; Teori dan Penegakan Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Siahaan, N.H.T., Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Cet. 1, Bogor : Grafika Mardi Yuana, 2005.

Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta : PT. Grasindo, 2000.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Perundang - Undangan

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Kosmetik. No. HK. 00.05. 4. 1745, tanggal 5 Mei 2003

, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pemasukan Kosmetik. No. HK. 00.05. 4. 2995,Tanggal 10 Juni 2008

, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Bahan Kosmetik. No. HK. 00.05. 42. 1018, Tanggal 25 Februari 2008.

, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Bahan Pemasukan Kosmetik. No. HK. 00.05. 42. 4974, Tanggal 23 September 2008.

, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang persyaratan teknis kosmetika.. No. HK. 03.1.23.12.10.12459, Tahun2010

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

, Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU No. 23 Tahun 1992, LN No.100 Tahun 1992, TLN No. 3495.

Internet

Pramono, S Titin, Jenis dan Bahan Dasar Minyak rambut, http://www.cream.web.id, 23 November 2017

http://www.cream.web.id/id3/1325-1222/Minyak-Rambut_134735_crem.html, 22 Juni 2012

Molabir "Beberapa Jenis Minyak Rambut Populer Dan Perbedaan Di Antaranya" https://pomadeindo.wordpress.com/2015/07/12/beberapa-jenis-minyak-rambut-populer-dan-perbedaan-di-antaranya, 12 Juli 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)