Pelaksanaan Perjanjian Membangun Dan Bagi Hasil Perumahan Dan Ruko Di Banda Aceh

Iqbal Fadhliyan, Sri Walny Rahayu

Abstract


Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya para pihak diberikan kebebasan untuk mengadakan dan menentukan perjanjian dengan mengacu Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan data yang ditemukan dalam kesepakatan para pihak yang tertulis di dalam sebuah akta perjanjian membangun dan bagi hasil, menjelaskan bahwa telah dirincikan beberapa komponen, bahan dan perlengkapan pembangunan rumah. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut muncul perbedaan komponen, dan perlengkapan dalam proses membangun beberapa unit rumah tersebut. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian membangun dan bagi hasil perumahan dan ruko di Banda Aceh dalam praktiknya, mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian membangun dan bagi hasil perumahan dan ruko di Banda Aceh dan, mengetahui penyelesaian hambatan pelaksanaan perjanjian membangun dan bagi hasil perumahan dan ruko di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan  data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang  dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam perjanjian membangun dan bagi hasil, pihak pemilik tanah mengikatkan diri dengan pemilik modal untuk membangun perumahan atau pertokoan. Perjanjian antara pelaksana pembangunan dengan pemilik tanah tersebut dikenal dengan perjanjian bagi hasil. Hambatan yang diakibatkan kelalaian manusia antara lain wanprestasi pihak kontraktor. Hambatan lainnya kesadaran hukum yang masih kurang, sehingga pihak pertama dan pihak kedua hanya membuat perjanjian lisan. Upaya Penyelesaian yang ditempuh akibat terjadinya wanprestasi pada perjanjian membangun dan bagi hasil yaitu dengan menempuh upaya penyeleaian dengan cara mediasi agar tercapainya perdamaian antara pihak pemilik tanah dengan pihak kontraktor. Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan, yaitu memberikan solusi yang bijak dalam setiap permasalahan yang terjadi Disarankan Kepada pelaksana pembangunan dan pemilik tanah diharapkan dapat memperhatikan isi dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak untuk kedepannya tidak terjadi perselisihan dalam perjanjian membangun dan bagi hasil. Disarankan kepada Para pihak agar kiranya melakukan mediasi terlebih dahulu guna meluruskan perselisihan dalam perjanjian yang telah terjadi.

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011

Komariah, Hukum Perdata, Malang, Yayasan Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2002

Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta, Raja Grafindo, 2005

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2009

Ronni Soemitro Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990

Salim H.S., Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Satrio J, Hukum Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992

Setyawati Ary Desy, Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan Komplek Asean Aceh Fertilizer, 2012

Simanjuntak P.N.H, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Djambatan, 1999

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta, 1999

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 1985

__________________, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998

Hasil Penelitian

Madda Elyana, Skripsi Sarjana : “Peranan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Akibat Tuntutan Pembatalan Akta Perjanjian Bangun Bagi (Suatu Penelitian Pada Praktek Notaris Di Kota Banda Aceh)”. (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sumber Lain

Marwan M. dan Jimmy P. Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Surabaya, Reality Publisher, 2009

Asriman, Begini Cara Kerja Sama Lahan Untuk developer, http://asriman.com/begini- cara-kerjasama-lahan-untuk-developer/, di akses pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016, Pukul 14.05 WIB


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)