PENYELENGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BANDA ACEH

Dina Muslyati, Sri Walny Rahayu

Abstract


Kewajiban dan Tanggungjawab pelaku usaha berizin pengobatan tradisional dalam Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 9 Undang-undang Kesehatan telah diatur untuk melindungi hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 4 Undang-undang Kesehatan. Namun dalam praktiknya di Kota Banda Aceh hak-hak konsumen belum maksimal mendapatkan perlindungan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Faktanya 40 pengobatan tradisional yang telah memiliki izin masih ada yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen seperti ditemukannya iklan-iklan yang menyesatkan, sarana dan prasarana pengobatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan konsumen pengobatan tradisional dalam praktiknya di Kota Banda Aceh, hambatan dalam pelayanan kesehatan pengobatan tradisional, mekanisme penyelesaian sengketa dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dengan cara mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan dan peraturan dibawahnya. Data penelitian yuridis normatif  berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan didukung oleh data primer dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui hak-hak konsumen dan kewajiban pengobat tradisional masih belum terpenuhi, penerapan  sanksi yang tidak tegas sehingga pengobat tradisional melalaikan kewajibannya. Hambatan-hambatan yang ditemukan disebabkan oleh konsumen, pengobat tradisional, dan juga pemerintah. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam dan di luar pengadilan. Pembinaan dan pengawasan pemerintah masih kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan, tidak berfungsinya lembaga swadaya masyrakat, belum terbentuknya tim terpadu untuk fungsi monitoring terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Saran yang dapat ditarik dari penelitian ini pelaku usaha harus memiliki iktikad baik untuk memenuhi hak-hak konsumen dan konsumen sendiri harus teliti memilih pelayanan pengobatan tradisional. Pengawasan secara berkala pada pengobat pelayanan kesehatan tradisional dan sosialisasi kepada masyarakat. Perlunya kerjasama antara lembaga untuk membentuk Tim Terpadu dan Qanun Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kota Banda Aceh juga perlu untuk dibuat.


Keywords


Perlindungan Hukum; Pelayanan Pengobatan Tradisional

Full Text:

PDF

References


Buku

Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004.

Azwar Agoes, et.al, Antropologi Kesehatan Indonesia Jilid 1, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1998.

Foster G. M., dan B. G Anderson, Antropologi Kesehatan, UI Press, Jakarta, 1986.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Perlindungan Konsumen.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Indra Bastian Suryono, Penyelesaian Sengketa Kesehatan, Jakarta: Salemba Medika, 2011.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publising, 2005.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

__________, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, cetakan ke 2, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Nasution, A.Z., Konsumen dan Konsumen : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Sinar, 1995.

Siahaan N. H. T., Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produsen,Jakarta:Panta Rei. 2009.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1983.

Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan19, Jakarta: PT Intermasa, 2002.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pegobatan Tradisional.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 313 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Sumber Lain

Annonimus, “Pengertian Pengobatan Tradisional”, www.psychologymania.com, [diakses 22/6/ 2015].

Balai Kajian Pengembangan Budaya, “Pengobatan Tradisional di Aceh”, www.melayuonline.com, [diakses 15/9/2015].

Citra Listya Rini, “Seorang Pemuda Tewas Saat Jajal Pengobatan Alternatif”, www.republika.co.id,[diakses 8/7/2015].

Depkes Aceh, “Profil Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2012, www.depkes.go.id , [diakses 15/9/2015].

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Jakarta: Pustaka, 1991.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Terbit Niaga, “Direktorat Pemberdayaan”, www.kemendag.go.id, [diakses, 13/7/2016].

Ilham Arisaputra, ”Teori Pertanggungjawaban dan Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Hukum”,www.ilhamarisaputra.com, [diakses 22/6/2015]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)