TANGGUNG JAWAB HUKUM PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DARUSSA’ADAH SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA DI KABUPATEN ACEH BESAR

Cinthia Novami, Teuku Muttaqin Mansur

Abstract


Perwalian oleh Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah mulai berlaku sejak pengurus menyatakan sanggup menerima pengangkatan sebagai wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 a KUHPerdata. Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama dengan wali yang lain dalam hal perwalian dimana para anggota pengurusnya secara diri sendiri dan tanggung menanggung bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perwalian Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab hukum Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah sebagai wali terhadap anak asuhnya sekaligus untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami panti sosial  asuhan anak Darussa’adah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali. Karya tulis ini juga bertujuan untuk menjelaskan upaya Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah dalam menyelesaikan hambatan-hambatan sebagai wali.  Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan pelaksanaan di lapangan yang mengacu pada keilmuan hukum dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah bertanggung jawab pada anak yang dititipkan oleh orang tua atau wali, Sesuai yang di atur dalam pasal 331 a KUHPerdata.  Namun, ada hambatan yang dialami Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah dalam menjalankan tanggungjawabnya, kurangnya tenaga pengasuh dalam panti asuhan, kurangnya fasilitas, seperti tempat tidur, lemari dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh anak-anak panti asuhan, kurangnya pendekatan dan masih muncul perbedaan yang terdapat pada tingkah laku pada anak-anak panti. Adapula upaya yang dilakukan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Darussa’adah sebagai berikut, sebaiknya ada penambahan tenaga pengasuh dalam panti asuhan, diharapkan pada pengurus panti itu harus lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak panti, Panti asuhan harus bisa lebih mendekati pribadi anak-anak tersebut. Disarankan hendaknya kepada pengurus Panti Sosial Asuhan Anak agar dapat memadai fasilitas yang dibutuhkan oleh anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak dan permasalahan dalam panti asuhan khususnya masalah biaya dapat teratasi.

Keywords


Tanggung Jawab; Panti Sosial; anak asuh

Full Text:

PDF

References


a) Buku-buku

Herlambang, Kusnandar, Perlindungan terhadap Anak, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.

Soimin Soedharyo, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004.

b) Website

Dikutip dari http://www.kemensos.go.id/diakses pada tanggal 29 Oktober 2015.

Dikutip dari http://www.dinsos.go.id/diakses pada 30 Oktober 2015.

c) Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)